JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan menjadi instrumen utama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa APBN disiapkan sebagai tameng untuk melindungi masyarakat, mendongkrak daya beli, menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan mengakselerasi pemulihan pascapandemi serta tekanan geopolitik dunia.
“APBN adalah instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjadi shock absorber saat dunia menghadapi tekanan geopolitik dan ekonomi,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan resminya di media sosial.
Strategi “Perang APBN” Jaga Daya Beli dan Pertumbuhan
- Baca Juga Harga Sembako Jogja Turun
Dalam menghadapi tekanan global seperti perlambatan pertumbuhan dunia, ketegangan geopolitik, kenaikan suku bunga internasional, dan tekanan harga komoditas, pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan countercyclical. Kebijakan ini ditujukan untuk meredam dampak negatif terhadap perekonomian domestik, sekaligus memastikan masyarakat tetap terlindungi.
“Pemerintah akan terus menggunakan APBN secara optimal untuk menjaga daya beli, mendukung dunia usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar Menkeu.
Beberapa kebijakan yang telah disiapkan antara lain:
-Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan
-BSU untuk guru honorer
-Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
-Diskon tarif tol dan transportasi umum guna mendorong konsumsi masyarakat
Tak hanya itu, pemerintah juga telah mencairkan gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, sebagai bentuk penguatan daya beli masyarakat menjelang semester kedua tahun ini.
11 Program Prioritas Nasional Didukung APBN 2025
Untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik, APBN 2025 difokuskan pada 11 program prioritas yang menyasar sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi anggaran masing-masing program sudah disiapkan sebagai berikut:
-Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp121 triliun
-Pembangunan 3 Juta Rumah FLPP: Rp41,88 triliun
-Koperasi Desa Merah Putih: Rp200 triliun
-Program Sekolah Rakyat: Rp11,6 triliun
-Sekolah Unggul Garuda: Rp2 triliun
-Rehabilitasi Sekolah: Rp19,5 triliun
-Cek Kesehatan Gratis (CKG): Rp3,4 triliun
-Penuntasan Tuberkulosis: Rp1,5 triliun
-Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas: Rp1,7 triliun
-Lumbung Pangan Nasional: Rp23,16 triliun
-Pembangunan Bendungan dan Irigasi: Rp20,5 triliun
“Semoga dengan berbagai upaya ini, APBN mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara optimal dari tekanan global,” ujar Sri Mulyani.
APBN 2025 Jadi Pilar Ketahanan Ekonomi
Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjaga defisit fiskal yang sehat dan terkendali, namun tetap fleksibel dalam memberikan stimulus terhadap sektor-sektor strategis. Dalam konteks ketidakpastian ekonomi global, keberadaan APBN yang tangguh dan adaptif dianggap sangat krusial.
Langkah-langkah strategis ini membuktikan bahwa APBN bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan, melainkan senjata utama negara dalam menjaga ketahanan sosial-ekonomi nasional. Penguatan belanja sosial, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan menjadi pilar penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Indonesia.
Komitmen Pemerintah Lindungi Masyarakat
Di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap utang pemerintah dan ancaman perlambatan ekonomi, Sri Mulyani menyatakan bahwa APBN akan terus diarahkan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan pekerja berpenghasilan rendah.
“Dengan penguatan belanja sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pangan, kami optimistis bahwa Indonesia mampu bertahan dan bahkan tumbuh di tengah krisis,” tegasnya.
Melalui strategi ini, Kementerian Keuangan berharap bahwa belanja negara bisa menjadi motor penggerak utama dalam menjaga kestabilan makroekonomi dan menumbuhkan kepercayaan pasar terhadap keberlanjutan ekonomi nasional.