JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat Indonesia pada Februari 2026.
Program ini menjadi salah satu langkah untuk meringankan beban keluarga miskin dan rentan miskin. Selain itu, bansos diharapkan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Penyaluran kali ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap pertama tahun 2026. Program ini menyasar sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan bantuan secara merata.
Pemerintah menegaskan bahwa bansos bukan hanya sekadar bantuan finansial. Tujuan utamanya adalah memperkuat keamanan sosial dan mendukung keluarga penerima agar dapat memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Besaran Bantuan Pangan Non-Tunai
BPNT diberikan sebesar Rp 200.000 per bulan untuk setiap KPM. Dengan skema triwulan, total bantuan yang diterima mencapai Rp 600.000 per KPM. Program ini memastikan keluarga penerima memiliki akses yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar setiap bulan.
Penyaluran BPNT dilakukan secara rutin dan diawasi ketat. Tujuannya agar bantuan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga menekankan pentingnya kepastian jumlah bantuan agar KPM dapat merencanakan pengeluaran dengan lebih baik.
Selain itu, BPNT mempermudah akses pangan dengan sistem non-tunai. KPM tidak perlu menunggu antrean panjang atau menghadapi birokrasi yang rumit. Hal ini menjadi bagian dari modernisasi program bantuan sosial agar lebih efektif dan transparan.
Bantuan PKH Berdasarkan Kategori Penerima
PKH memiliki besaran yang bervariasi sesuai kategori penerima. Kategori tersebut meliputi ibu hamil, anak usia dini, pelajar SD hingga SMA, lansia, dan penyandang disabilitas berat. Skema ini dibuat agar bantuan tepat guna dan mendukung kebutuhan spesifik setiap kelompok.
Bantuan PKH dicairkan setiap tiga bulan dengan nominal mulai Rp 225.000 hingga Rp 750.000 per tahap. Ibu hamil dan anak usia 0–6 tahun menerima Rp 750.000 per tahap. Siswa SD mendapat Rp 225.000, siswa SMP Rp 375.000, dan siswa SMA Rp 500.000 per tahap.
Sementara itu, lansia berusia 60 tahun ke atas menerima Rp 600.000 per tahap. Penyandang disabilitas berat juga mendapat Rp 600.000 per tahap. Skema ini mencerminkan upaya pemerintah agar setiap individu sesuai kategori dapat memperoleh manfaat yang optimal.
Mekanisme Penyaluran Bansos
Penyaluran bansos dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Mekanisme ini memastikan KPM dapat menerima bantuan dengan aman dan tepat waktu. Hal ini juga mengurangi risiko kesalahan distribusi.
Setiap KPM dapat memeriksa rekening mereka untuk memastikan bantuan masuk sesuai jadwal. Pemerintah mendorong masyarakat agar aktif memantau penerimaan bansos melalui mekanisme yang telah disediakan. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial.
Selain itu, sistem penyaluran yang terintegrasi mempermudah pengawasan. Pemerintah dapat memantau realisasi bantuan dan melakukan evaluasi secara berkala. Dengan demikian, setiap tahapan penyaluran dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
Dampak Positif Bansos bagi Masyarakat
Bansos diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan miskin. Selain itu, bantuan ini meningkatkan kesejahteraan dengan memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan dasar. Program ini juga menjadi langkah nyata pemerintah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang efektif.
Penerima PKH dapat memastikan kebutuhan anak dan keluarga terpenuhi setiap tiga bulan. Bantuan BPNT mempermudah akses pangan tanpa harus menghadapi birokrasi rumit. Dengan kedua program ini, pemerintah menunjukkan komitmen terhadap pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
Keberlanjutan program bansos menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan sosial. Pemerintah terus memantau efektivitas setiap tahap penyaluran agar bantuan benar-benar dirasakan manfaatnya. Strategi ini menjadi bagian dari visi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia.