JAKARTA - Upaya memperkuat sektor pariwisata Indonesia dinilai tidak bisa dilepaskan dari persoalan harga tiket pesawat yang masih tinggi.
Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) menyoroti komponen biaya bahan bakar pesawat atau Aviation Turbine Fuel (Avtur) sebagai faktor krusial yang perlu segera dibenahi agar konektivitas antardestinasi semakin terbuka.
Organisasi tersebut menilai mahalnya ongkos penerbangan membuat mobilitas wisatawan terhambat, baik domestik maupun mancanegara. Dalam pandangan ICPI, kondisi ini bukan sekadar isu transportasi, tetapi sudah berdampak langsung terhadap daya saing pariwisata nasional di kawasan Asia Tenggara.
“Selain masalah infrastruktur dan konektivitas ada masalah pokok yaitu biaya tiket pesawat yang masih sangat mahal dan daya beli masyarakat yang semakin turun. Mahalnya harga tiket pesawat karena harga avtur yang tertinggi di ASEAN,”.
Desakan Jelang Imlek dan Ramadan
Menurut Azril, persoalan ini mendesak untuk segera dibahas pemerintah, terutama menjelang periode liburan yang padat pergerakan masyarakat. Ia menilai momentum libur Hari Raya Imlek yang berdekatan dengan bulan Ramadan seharusnya menjadi perhatian serius karena berpotensi meningkatkan perjalanan wisata maupun mudik.
Azril menilai pemerintah harus segera membahas permasalahan tersebut sebagai salah satu upaya mempersiapkan liburan Hari Raya Imlek yang berdekatan dengan bulan Ramadan.
Ia menyebut pembahasan lintas kementerian dan lembaga sangat diperlukan agar solusi yang dihasilkan tidak parsial. Sejumlah pihak yang menurutnya perlu terlibat antara lain Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Koordinasi tingkat tinggi dianggap penting karena isu avtur berkaitan dengan kebijakan energi, transportasi, hingga dampaknya terhadap ekonomi pariwisata.
Harga avtur yang tinggi menjadi permasalahan utama dari harga tiket antar destinasi menjadi mahal. Berdasarkan penelitiannya di Singapura, hal tersebut juga berakibat pada beberapa maskapai besar tidak mau masuk ke Indonesia.
Ancaman SAF dan Kenaikan Biaya Asuransi
Di sisi lain, dinamika global di industri penerbangan juga ikut memperberat situasi. Azril mengingatkan bahwa mulai 1 Januari 2026 beberapa negara seperti Singapura sudah mulai menggunakan Sustainable Aviation Fuel (SAF) sebesar 1 persen, dan akan meningkat menjadi 3 sampai 5 persen pada 2030.
"Harganya bisa 6 sampai 10 kali harga avtur biasa, guna menjaga udara yang bersih untuk mereduksi gas emisi CO2. Apalagi International Civil Aviation Org (ICAO) menyatakan liability is adjusted 17,9 persen sejak 28 Desember yang berakibat kenaikan biaya asuransi. Artinya harga avtur harus segera diturunkan," ujar Azril.
Kebijakan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan itu, menurutnya, akan memengaruhi struktur biaya maskapai secara keseluruhan. Jika Indonesia tidak mengantisipasi dengan kebijakan harga avtur yang lebih kompetitif, maskapai nasional bisa menghadapi tekanan berlapis dari sisi operasional maupun regulasi internasional.
"Pemerintah tahu waktu liburan sebelum Natal itu disebutkan bahwa sudah diturunkan katanya, tapi itu potongan, bukan diturunkan. Potongan harga itu dari ground handling bukan dari avtur tetap," tambahnya.
Risiko Maskapai Enggan Masuk Indonesia
Azril juga menekankan bahwa tingginya harga avtur tidak hanya berdampak pada maskapai dalam negeri, tetapi juga memengaruhi minat maskapai asing untuk membuka atau menambah rute ke Indonesia.
Berdasarkan penelitiannya di Singapura, kondisi tersebut membuat beberapa maskapai besar berpikir ulang untuk masuk ke pasar Indonesia karena struktur biayanya dinilai kurang kompetitif dibanding negara tetangga.
Upaya penyesuaian harga avtur, lanjutnya, juga penting sebagai langkah antisipasi terhadap potensi pembatasan atau larangan bagi maskapai Indonesia di negara-negara yang telah atau akan menerapkan SAF secara lebih luas.
Selain itu, Indonesia juga berisiko menanggung beban denda yang lebih besar apabila tidak mengikuti ketentuan internasional yang berlaku di sektor penerbangan berkelanjutan.
Menurut dia, perbincangan tersebut bisa mulai dibuka oleh Kementerian Pariwisata yang kini sedang ingin berbenah dari sisi infrastruktur dan konektivitas yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan wisatawan ketika melakukan mobilisasi di Indonesia.
Harapan Pembenahan Berbasis Kajian Ilmiah
Selain isu avtur, Azril turut menyoroti kondisi daya beli masyarakat yang terus melemah. Ia menilai fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai daerah membuat semakin banyak masyarakat kesulitan membeli tiket pesawat, sehingga permintaan perjalanan udara ikut tertekan.
Dalam jangka panjang, ia berharap pemerintah lebih mengedepankan pendekatan berbasis kajian ilmiah dalam mengembangkan pariwisata nasional.
Pembenahan tidak hanya difokuskan pada infrastruktur fisik dan konektivitas, tetapi juga pada pengembangan produk wisata minat khusus serta wisata gastronomi yang kaya, membumi, dan tetap menjaga kearifan lokal serta keautentikannya.
"Perlu diingat bahwa sektor pariwisata kita itu bisa menjadi nomor satu penyumbang pemasukan devisa negara di Indonesia," kata dia.