JAKARTA - Langkah pemerintah untuk memperkuat jaringan distribusi energi bersubsidi ke pelosok desa kembali mendapat perhatian publik. Salah satunya lewat wacana keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dalam penyaluran LPG 3 kg bersubsidi. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kehadiran Kopdes dalam distribusi gas melon ini bukan berarti menggantikan atau menguasai seluruh jalur distribusi yang telah ada.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa rencana melibatkan Kopdes dalam penjualan LPG 3 kg hanya akan menambah titik distribusi, bukan menjadi satu-satunya saluran penjualan resmi gas bersubsidi tersebut.
"Enggak juga, semua enggak harus melalui dia (Kopdes). Tapi yang jelas, itu nanti untuk yang Merah Putih itu punya untuk sub pangkalan. Ya nanti ada pengawasan," ujar Plh Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tri Winarno, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta.
Tri menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menambah kuota atau volume pasokan LPG 3 kg bersubsidi dengan adanya kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini lebih kepada memperluas akses distribusi LPG agar menjangkau masyarakat di daerah yang selama ini masih kesulitan memperoleh gas subsidi tersebut secara langsung dari pangkalan resmi.
“Misalnya ada seribu tabung. Terus pengecernya banyak. Nah berarti seribu ya dibagi 10, jadi 100-100. Kalau seribu dibagi 2 ya 500-500. Kira-kira seperti itu maksudnya,” jelas Tri.
Kopdes Hanya Akan Jadi Sub-Pangkalan
Menurut penjelasan Tri, koperasi yang tergabung dalam jaringan Merah Putih akan bertindak sebagai sub-pangkalan, yang artinya berperan membantu distribusi dari pangkalan utama ke masyarakat, terutama di pelosok yang selama ini kesulitan menjangkau pangkalan LPG resmi. Keterlibatan Kopdes diharapkan memperpendek rantai distribusi dan memangkas potensi permainan harga oleh pengecer liar.
Sebagai bentuk pengawasan, pemerintah tetap akan menerapkan mekanisme pemantauan terhadap distribusi yang dilakukan oleh sub-pangkalan ini. Pengawasan menjadi penting agar tidak terjadi penyelewengan distribusi ataupun kelangkaan pasokan di wilayah tertentu.
“Sub-pangkalan itu tetap di bawah pengawasan sistem distribusi yang ada. Jadi tetap diawasi, tidak serta-merta bisa menjual tanpa pengaturan,” tegas Tri.
Presiden Resmikan 80.081 Unit Koperasi Merah Putih
Langkah melibatkan Koperasi Merah Putih dalam distribusi LPG subsidi merupakan bagian dari visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi dan layanan dasar di tingkat desa.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih resmi mulai beroperasi pada Senin, 21 Juli 2025. Peresmian 80.081 koperasi ini dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih, mengungkapkan bahwa koperasi ini dibentuk untuk memastikan desa tidak berjalan sendiri dalam pembangunan, melainkan didampingi dan difasilitasi oleh pemerintah.
"Presiden membuat Satgas dengan saya ketuanya untuk memastikan desa tidak berjalan sendiri tapi ditemani difasilitasi dan dipastikan keberhasilannya," kata Zulkifli Hasan.
Koperasi Desa Merah Putih Miliki Beragam Fungsi
Lebih dari sekadar titik distribusi LPG, Koperasi Merah Putih disiapkan sebagai pusat layanan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Beberapa fungsi utama yang dijalankan koperasi ini meliputi layanan simpan pinjam, logistik desa, agen pupuk, pembayaran listrik, gerai sembako, hingga distribusi LPG 3 kg.
“Satgas bisa membuka gerai sembako untuk potong proses yang panjang,” terang Zulkifli, menggambarkan peran koperasi sebagai pemotong rantai distribusi yang selama ini terlalu panjang dan membebani konsumen.
Pemerintah turut melibatkan sejumlah pihak untuk mendukung berjalannya koperasi ini, mulai dari Danantara, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), hingga unsur TNI dan Polri. Keterlibatan lintas sektor ini diharapkan memperkuat tata kelola dan mempercepat dampak positif ke masyarakat desa.
Saat peluncuran awal, sebanyak 80.081 unit koperasi sudah siap untuk menjalankan peran masing-masing di seluruh wilayah Indonesia.
Distribusi LPG Lebih Merata
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap distribusi LPG subsidi bisa lebih merata, terutama ke daerah yang sebelumnya tidak memiliki akses langsung terhadap pangkalan. Selama ini, banyak masyarakat desa harus membeli LPG 3 kg dari pengecer dengan harga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) akibat terbatasnya pangkalan resmi di wilayah mereka.
Dengan menempatkan Kopdes sebagai sub-pangkalan, masyarakat diharapkan bisa lebih mudah dan murah memperoleh LPG subsidi. Ini juga bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi masyarakat miskin dan rentan.
Namun, seperti yang ditekankan oleh ESDM, distribusi oleh Kopdes tidak akan berjalan tanpa kontrol. Pemerintah akan tetap memberlakukan mekanisme pengawasan dan tidak mengubah kuota nasional LPG subsidi yang sudah ditetapkan.
