JAKARTA - Komitmen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam memperkuat peran sebagai agen pembangunan nasional kembali diperlihatkan melalui keikutsertaannya dalam program penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lewat sinergi strategis dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), BNI mendapat kepercayaan untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebanyak 25.000 unit pada 2025.
Penugasan ini bukan sekadar tanggung jawab administratif, melainkan bagian dari komitmen berkelanjutan BNI dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Program 3 Juta Rumah. Sebuah langkah konkret dalam menjawab tantangan backlog perumahan yang hingga kini masih membayangi kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah.
Jumlah kuota yang diterima BNI tahun ini pun melonjak signifikan. Jika dibandingkan dengan kuota awal yang hanya 10.750 unit, maka peningkatan menjadi 25.000 unit mencerminkan kepercayaan penuh dari pemerintah terhadap kapasitas BNI dalam menjalankan peran strategisnya di sektor perumahan nasional.
Tak hanya soal angka dan target penyaluran, BNI secara aktif melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang lebih bermakna. Dalam rangkaian penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kemen PKP dan BP Tapera, digelar pula akad kredit massal yang diikuti oleh 779 debitur KPR subsidi. Acara ini dilakukan secara hybrid dengan delapan debitur hadir langsung dan sisanya mengikuti secara daring dari berbagai wilayah di Indonesia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi yang mendalam terhadap langkah BNI yang menurutnya memiliki makna jauh lebih besar dari sekadar angka penyaluran.
"Hari ini, 779 debitur telah melaksanakan akad massal KPR subsidi. Ini bukan sekadar angka, tetapi wajah-wajah keluarga yang akan memiliki tempat tinggal layak," ujar Maruarar yang akrab disapa Menteri Ara.
Apresiasi serupa juga datang dari Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, yang menyatakan bahwa BNI telah menunjukkan kontribusi aktif dalam mendukung program KPR subsidi selama ini.
"Hingga hari ini, BNI telah menyalurkan sebanyak 6.025 unit KPR FLPP dengan nilai mencapai Rp759,57 miliar," terang Heru dalam acara tersebut.
Heru menilai bahwa keberhasilan BNI tidak lepas dari pengelolaan yang fokus pada akuntabilitas, efisiensi penyaluran, serta pendekatan layanan berbasis kebutuhan MBR. Hal itu membuat BNI layak untuk memperoleh tambahan kuota secara signifikan, karena tidak hanya memenuhi target, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, menyatakan bahwa mandat menyalurkan 25.000 unit KPR FLPP merupakan bentuk pengakuan atas kemampuan lembaganya dalam mengelola pembiayaan berskala besar yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Dengan kuota 25.000 unit, BNI siap mendukung percepatan penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk hadir di tengah masyarakat," ujarnya.
Putrama menambahkan, penugasan tersebut tidak hanya memperluas peran BNI dalam mendistribusikan pembiayaan, melainkan juga menegaskan posisi BNI sebagai institusi keuangan yang mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Baginya, inklusi keuangan tidak berhenti pada pembukaan rekening atau layanan digital, melainkan harus menyentuh aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat—seperti kepemilikan rumah.
Program KPR FLPP sendiri merupakan bagian dari solusi yang dirancang pemerintah untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah dalam membeli rumah. Skema ini mengedepankan bunga rendah, jangka waktu panjang, serta persyaratan yang relatif ringan dibandingkan kredit perumahan komersial lainnya.
Dalam hal ini, BNI menjadi salah satu bank pelaksana yang tidak hanya menjalankan mandat, tetapi juga mengembangkan pendekatan pelayanan yang lebih humanis. Penyaluran kredit dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial dan geografis calon debitur, serta memberikan pendampingan agar proses akad berjalan lancar.
Kehadiran BNI dalam program ini memperlihatkan bahwa perbankan nasional memiliki peran vital dalam menyokong kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat rentan. Selain menyalurkan dana, BNI juga berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi kepemilikan rumah dengan realisasi yang bisa diakses secara nyata.
Dengan strategi ini, BNI memperkuat posisinya sebagai bank milik negara yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memiliki misi sosial yang kuat. Misi tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah konkret seperti penyediaan KPR subsidi, pembukaan akses keuangan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta pengembangan layanan digital untuk memperluas inklusi finansial.
Lewat kerja sama lintas kementerian dan lembaga, serta penguatan kapasitas internal, BNI menegaskan komitmennya menjadi bagian dari solusi perumahan nasional. Penugasan 25.000 unit KPR FLPP bukan hanya tentang angka, tetapi tentang mewujudkan mimpi keluarga Indonesia untuk memiliki hunian layak yang aman, terjangkau, dan bermartabat.
