JAKARTA - Komitmen pemerintah untuk menjalankan efisiensi anggaran tidak hanya tertuang dalam dokumen kebijakan, tetapi juga direalisasikan melalui tindakan konkret di lingkungan kerja kementerian. Salah satu contoh nyata datang dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang berhasil menurunkan konsumsi listrik sebesar 18 persen melalui berbagai langkah efisiensi yang diterapkan secara internal.
Menteri BUMN, Erick Thohir, menyampaikan bahwa efisiensi tersebut merupakan hasil dari penyesuaian kebijakan anggaran dan sekaligus bentuk implementasi prinsip ramah lingkungan yang dijalankan secara menyeluruh di kementeriannya. Dalam sebuah acara bertema keberlanjutan dan lingkungan hidup, Erick menekankan pentingnya kontribusi nyata dari institusi pemerintah dalam upaya mengurangi jejak karbon serta mengefisienkan penggunaan sumber daya.
“Kalau kita lihat dari impact-nya, kebetulan ini kan efisiensi budget juga di pemerintah, itu konsumsi listrik yang ada di kantor kami turun 18 persen,” ujarnya.
Penurunan konsumsi listrik ini bukan sekadar hasil kebijakan anggaran semata, tetapi juga didukung oleh sejumlah inisiatif berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Erick menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan berbagai program internal seperti pengurangan penggunaan botol plastik dan kertas (paperless), serta pemasangan lampu LED dengan sensor gerak di lingkungan kantor kementerian.
“Di kantor kita sudah ada LED dengan sensor gerak. Jadi kadang-kadang lagi meeting, tiba-tiba di sana mati. Hal-hal ini ya mungkin kadang-kadang mengganggu buat kita yang sedang meeting. Tapi itu bagian dari efisiensi,” jelas Erick sambil menekankan pentingnya pembiasaan terhadap perubahan demi dampak jangka panjang yang lebih baik.
Langkah-langkah kecil seperti ini, menurutnya, bila diterapkan secara konsisten, dapat memberikan dampak besar terhadap konsumsi energi secara keseluruhan. Erick mengakui bahwa perubahan kebiasaan tidak selalu nyaman pada awalnya, namun penting untuk terus dijalankan guna menumbuhkan kesadaran dan budaya efisiensi di lingkungan kerja pemerintahan.
Tidak berhenti pada penggunaan energi di kantor, Kementerian BUMN juga melakukan audit energi gedung sebagai langkah awal untuk mengetahui sejauh mana efisiensi bisa ditingkatkan. Dari hasil audit tersebut, ditemukan beberapa potensi penghematan yang dapat segera diimplementasikan. Hal ini menunjukkan bahwa kementerian tidak sekadar membuat kebijakan dari atas, tetapi juga turun langsung melakukan evaluasi menyeluruh atas konsumsi energi yang terjadi di lapangan.
Inisiatif lainnya adalah penerapan internal carbon pricing, yang digunakan untuk menghitung dan mengendalikan jejak karbon dari aktivitas perjalanan dinas pegawai. Erick menyampaikan bahwa mekanisme ini diterapkan bahkan untuk perjalanan kerja, dan dalam praktiknya memunculkan tantangan tersendiri bagi sebagian timnya.
“Kita juga coba menghemat ya bagaimana kita traveling pun, kita coba hitung berapa cost carbon yang kita keluarkan. Nah memang annoying buat sebagian tim saya. Tapi ini komitmen,” ujarnya.
Penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dan efisiensi yang konsisten ini sejalan dengan arahan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Arahan tersebut menekankan pentingnya penghematan belanja negara tanpa mengorbankan kinerja dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, Kementerian BUMN telah menunjukkan langkah proaktif melalui penerapan nyata di lapangan.
Gerakan bebas plastik dan paperless juga menjadi bagian dari upaya perubahan budaya kerja yang lebih ramah lingkungan. Dengan meminimalkan ketergantungan pada produk sekali pakai dan penggunaan kertas, Kementerian BUMN berupaya untuk menurunkan volume sampah dan konsumsi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Erick mengungkapkan bahwa perubahan tersebut memerlukan waktu dan adaptasi, tetapi ia optimistis bahwa efek jangka panjangnya akan memberikan manfaat besar, baik secara lingkungan maupun anggaran.
Langkah-langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa efisiensi tidak harus berarti pemotongan aktivitas, tetapi bisa menjadi bentuk optimalisasi melalui inovasi dan kesadaran lingkungan. Kementerian BUMN membuktikan bahwa efisiensi anggaran dapat dilakukan bersamaan dengan peningkatan kualitas pengelolaan energi dan sumber daya. Hal ini menjadi bukti bahwa tata kelola institusi pemerintah yang modern harus memadukan antara penghematan dan keberlanjutan.
Kementerian BUMN kini menjadi salah satu contoh institusi yang berhasil menjalankan prinsip “green governance” dalam skala internal, dan bisa menjadi inspirasi bagi kementerian atau lembaga lainnya. Dengan mengintegrasikan efisiensi anggaran dan kesadaran lingkungan ke dalam kebijakan dan praktik harian, kementerian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi bisa berjalan beriringan dengan visi pembangunan berkelanjutan.
Ke depan, langkah-langkah seperti audit energi, penghitungan jejak karbon, serta pelibatan seluruh pegawai dalam budaya kerja ramah lingkungan akan semakin penting dalam menyongsong era baru pemerintahan yang lebih hijau dan efisien. Erick Thohir telah memberi pesan kuat bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dijalankan dengan konsisten.
