JAKARTA - Masalah infrastruktur kembali menjadi perhatian utama di Palangka Raya. Sorotan kali ini datang dari Wakil Ketua I Komisi I DPRD Palangka Raya, Salundik, yang menyuarakan keprihatinannya atas kondisi jalan dan sistem drainase di sejumlah wilayah kota. Menurutnya, keluhan masyarakat mengenai kerusakan jalan dan genangan air yang kerap terjadi saat musim hujan tidak boleh diabaikan, karena hal itu berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga.
Dalam pandangannya, kualitas infrastruktur yang tidak memadai bukan sekadar urusan teknis pembangunan. Jalan yang rusak dan saluran drainase yang tidak berfungsi optimal telah menjadi masalah yang berulang dari waktu ke waktu. Ini bukan hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan dan kerugian material yang tidak sedikit.
“Peningkatan kualitas jalan dan perbaikan drainase harus menjadi prioritas pembangunan kota. Selain untuk kelancaran transportasi, ini juga bagian dari upaya pencegahan banjir di wilayah rawan genangan,” kata Salundik.
Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya perbaikan infrastruktur sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang lebih inklusif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Salundik, sudah saatnya pemerintah kota bertindak cepat dan strategis dalam menanggapi laporan masyarakat, serta menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kondisi geografis serta ancaman cuaca ekstrem.
Lebih lanjut, Salundik juga mengingatkan bahwa proyek infrastruktur tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan mutu hasil pekerjaan, harus dilakukan dengan ketat agar hasilnya benar-benar berkualitas dan memiliki umur manfaat yang panjang.
Kondisi jalan yang berlubang atau tidak rata, serta drainase yang tersumbat, dapat menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan. Genangan air akibat drainase yang buruk bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan, menimbulkan penyakit, hingga memicu banjir lokal di wilayah pemukiman.
“Masyarakat punya hak untuk menikmati infrastruktur yang layak. Jalan dan drainase yang baik akan menunjang pertumbuhan ekonomi kota sekaligus meningkatkan kenyamanan warga. Ini harus menjadi perhatian serius bersama,” tegasnya.
Selain meminta langkah konkret dari pemerintah kota, Salundik juga menyoroti perlunya anggaran yang memadai dan dialokasikan secara tepat untuk pemeliharaan infrastruktur secara berkala. Ia menyebut bahwa salah satu penyebab utama rusaknya fasilitas umum adalah kurangnya perawatan berkelanjutan. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang berpihak pada kebutuhan dasar warga harus menjadi prioritas dalam setiap penyusunan APBD.
Ketika pemerintah memiliki komitmen anggaran yang kuat untuk pemeliharaan jalan dan drainase, maka potensi kerusakan dapat diminimalkan sejak dini. Pendekatan ini jauh lebih efisien dibandingkan menunggu kerusakan parah yang membutuhkan biaya besar untuk perbaikan total.
Di sisi lain, Salundik juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam proses pembangunan. Peran serta masyarakat sangat penting untuk memberikan masukan langsung terkait titik-titik infrastruktur yang perlu segera ditangani. Melalui kolaborasi yang baik, maka arah pembangunan kota bisa lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan nyata di lapangan.
Lebih dari sekadar memperbaiki jalan dan memperlancar drainase, Salundik menilai bahwa pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada penciptaan kota yang lebih tangguh dan ramah lingkungan. Konsep ini menjadi relevan di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat meningkatkan intensitas hujan serta memperparah risiko banjir di kawasan urban.
“Penting sekali untuk merancang pembangunan kota secara menyeluruh. Kita tidak bisa hanya fokus pada satu aspek. Daya tahan infrastruktur terhadap kondisi cuaca ekstrem juga harus diperhatikan sejak awal,” ujarnya.
Apa yang disampaikan Salundik menggambarkan betapa pentingnya pendekatan holistik dalam mengelola infrastruktur kota. Perencanaan yang hanya berfokus pada kebutuhan sesaat, tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan dan daya tahan, justru berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Langkah DPRD dalam menyuarakan dorongan ini diharapkan mampu mendorong percepatan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan proyek-proyek strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Tak hanya perbaikan fisik, tetapi juga tata kelola pembangunan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Dengan infrastruktur jalan yang mulus dan drainase yang berfungsi baik, Palangka Raya akan lebih siap menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Kenyamanan warga pun meningkat, sementara potensi ekonomi daerah bisa berkembang dengan lebih optimal.
Harapannya, melalui perhatian yang konsisten dari legislatif maupun eksekutif, Palangka Raya bisa bertransformasi menjadi kota yang lebih aman, nyaman, dan layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat. Mendorong perbaikan infrastruktur bukan sekadar memenuhi tuntutan teknis, tetapi juga bentuk nyata kepedulian terhadap kesejahteraan warga dan masa depan kota.
