JAKARTA - Ratusan ribu warga Kabupaten Deli Serdang yang selama ini bergantung pada Bantuan Penerima Iuran (PBI) BPJS Kesehatan kini menghadapi situasi yang mengkhawatirkan. Mereka terancam kehilangan akses terhadap layanan kesehatan yang sangat penting, karena iuran BPJS Kesehatan mereka diperkirakan akan dihentikan pada bulan September 2025. Hal ini terjadi akibat belum adanya pembahasan dan pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan DPRD hingga pertengahan Juli.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Bantuan PBI BPJS Kesehatan merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus memikirkan biaya yang tinggi. Dengan adanya ancaman penghentian ini, banyak warga yang merasa cemas dan tidak tahu harus berbuat apa.
Pentingnya pembahasan KUA-PPAS Perubahan tidak bisa dipandang sebelah mata. Dokumen ini menjadi acuan dalam pengelolaan anggaran daerah, termasuk alokasi dana untuk program-program sosial seperti PBI BPJS Kesehatan. Tanpa adanya kesepakatan dan pengesahan dari DPRD, anggaran untuk program ini tidak dapat dialokasikan, yang berpotensi mengakibatkan penghentian bantuan bagi penerima.
Situasi ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan memastikan bahwa program-program sosial tetap berjalan. Proses pengesahan anggaran sering kali melibatkan berbagai kepentingan dan negosiasi antara pemerintah dan legislatif. Namun, dalam kasus ini, keterlambatan dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Warga Deli Serdang yang menjadi penerima PBI BPJS Kesehatan sangat berharap agar pemerintah dan DPRD segera mengambil langkah untuk menyelesaikan pembahasan anggaran ini. Mereka menyadari bahwa kesehatan adalah hak dasar yang harus dipenuhi, dan kehilangan akses terhadap layanan kesehatan dapat berakibat fatal bagi mereka yang sudah rentan.
Dalam konteks yang lebih luas, masalah ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan program-program apa saja yang menjadi prioritas. Dengan adanya keterbukaan informasi, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anggaran daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan sosialisasi yang lebih baik mengenai program-program sosial yang ada, termasuk PBI BPJS Kesehatan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka sebagai penerima bantuan, serta langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi perubahan dalam kebijakan.
Secara keseluruhan, ancaman penghentian Bantuan PBI BPJS Kesehatan bagi warga Kabupaten Deli Serdang adalah isu yang serius dan memerlukan perhatian segera dari pemerintah dan DPRD. Dengan segera membahas dan mengesahkan KUA-PPAS Perubahan, diharapkan bantuan ini dapat terus diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak tersebut terpenuhi. Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah dan legislatif, diharapkan program-program sosial dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
