JAKARTA - Pemilik kendaraan bermotor kini punya peluang besar untuk menghemat biaya pajak tahunan mereka. Pemerintah Provinsi Banten tengah menggulirkan program insentif menarik bagi kendaraan bermotor yang dimutasikan dari luar daerah ke wilayah Banten. Tak hanya menghapuskan beban masa lalu seperti tunggakan atau denda, program ini juga memberikan keuntungan signifikan untuk tahun berjalan.
Melalui program tersebut, pemilik kendaraan tidak perlu membayar pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025, asalkan kendaraan tersebut dimutasi dari luar provinsi ke Provinsi Banten. Langkah ini sejalan dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 322 Tahun 2025 yang menegaskan dukungan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dengan memberikan keringanan yang substansial.
Apa yang membedakan program ini dari pemutihan pajak kendaraan pada umumnya adalah adanya fasilitas bebas pajak pokok tahun berjalan. Biasanya, pemutihan hanya berlaku untuk penghapusan denda dan bunga atas tunggakan sebelumnya. Namun kali ini, insentif diperluas ke kewajiban pajak saat ini, asalkan kendaraan dimutasikan ke Banten.
Melalui akun resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten, pemerintah menyampaikan informasi rinci seputar skema insentif ini. Dinyatakan bahwa dua manfaat utama bisa diperoleh masyarakat yang mengikuti program tersebut:
Bebas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk Tahun Berjalan
Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2 (BBNKB II)
Dengan pembebasan pokok pajak dan BBNKB II, biaya yang biasanya cukup besar saat melakukan mutasi dan balik nama kendaraan bisa dipangkas habis. Insentif ini berlaku untuk semua kendaraan bermotor bekas yang berasal dari luar Provinsi Banten dan hendak dimutasikan masuk ke dalam wilayah administrasi Banten.
Program ini resmi diberlakukan sejak 11 Juli 2025 dan akan berlangsung hingga 31 Oktober 2025. Rentang waktu yang cukup panjang ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Bapenda Banten juga mengajak warga dari provinsi lain yang telah berdomisili di Banten untuk segera memutakhirkan data kendaraan mereka melalui mutasi resmi.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mendorong kepatuhan administrasi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kendaraan bermotor. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan bahwa seluruh kendaraan yang beroperasi di wilayah Banten tercatat dengan data yang mutakhir, baik dari sisi identitas pemilik maupun lokasi kendaraan.
Mekanisme untuk mendapatkan pembebasan pajak ini tidaklah rumit. Pemilik kendaraan hanya perlu menyiapkan dokumen administrasi seperti KTP, STNK, BPKB, dan dokumen mutasi dari daerah asal. Proses selanjutnya dapat dilakukan di Samsat wilayah Banten, sesuai dengan domisili pemilik kendaraan yang baru.
Kebijakan ini dinilai strategis karena tak hanya meringankan beban finansial warga, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya registrasi kendaraan secara resmi. Pemerintah menekankan bahwa seluruh kendaraan yang berdomisili di suatu wilayah seharusnya tercatat di provinsi yang bersangkutan agar pengelolaan pajaknya lebih akurat dan transparan.
Selain itu, program ini juga menjadi salah satu upaya mengurangi kendaraan luar daerah yang beroperasi secara permanen di Banten tetapi tidak menyumbang pajak untuk daerah tersebut. Dengan memberikan insentif pemutihan dan pembebasan pajak tahun berjalan, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak pemilik kendaraan untuk mutasi ke wilayahnya.
Pemilik kendaraan pun bisa mendapatkan keuntungan ganda. Di satu sisi, mereka mendapatkan pembebasan beban pajak yang biasanya memberatkan, di sisi lain mereka menjadi bagian dari warga taat pajak yang datanya resmi tercatat dalam sistem Bapenda Banten.
Dengan semakin banyaknya kendaraan yang dimutasikan secara resmi, basis data kendaraan bermotor di Banten juga akan semakin akurat. Hal ini penting untuk berbagai kebijakan lain seperti pengendalian lalu lintas, perencanaan transportasi, dan keamanan jalan raya.
Bagi masyarakat yang belum memanfaatkan kesempatan ini, waktu masih cukup panjang hingga akhir Oktober 2025. Pemerintah mendorong masyarakat untuk tidak menunda hingga tenggat waktu, mengingat biasanya terjadi lonjakan pemohon di akhir masa program. Kepadatan antrean di Samsat bisa dihindari jika proses dimulai lebih awal.
Sebagai catatan penting, program ini hanya berlaku untuk mutasi masuk dari provinsi lain. Artinya, kendaraan yang sebelumnya telah terdaftar di Provinsi Banten dan hanya melakukan balik nama tidak termasuk dalam kategori pembebasan pajak tahun berjalan. Untuk itu, masyarakat diminta membaca dengan teliti kriteria yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan persepsi.
Dengan berbagai insentif tersebut, program pemutihan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Banten pada pertengahan 2025 ini dapat menjadi momentum penting. Masyarakat dapat memperbarui data kendaraannya secara resmi sambil menikmati keringanan pajak yang cukup besar. Pemerintah pun memperoleh manfaat dari akurasi data dan peningkatan kesadaran pajak di masyarakat.
