JAKARTA - Pemerintah Provinsi Bali terus menunjukkan komitmen terhadap pengembangan sistem transportasi massal meski menghadapi dinamika dalam proses pelaksanaannya. Salah satu perubahan besar yang mengemuka adalah mundurnya I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara dari proyek kereta cepat atau Bali Urban Subway. Namun, situasi ini tidak menyurutkan semangat Pemprov Bali untuk melanjutkan proyek-proyek strategis yang bertujuan memperbaiki konektivitas dan mengurangi beban jalan raya di Pulau Dewata.

Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan bahwa proyek transportasi massal berbasis rel tetap menjadi salah satu fokus utama. Ia memastikan, meskipun Ari Askhara telah mundur dari posisinya sebagai Direktur Utama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) entitas yang terlibat dalam proyek tersebut upaya mewujudkan MRT atau kereta bawah tanah di Bali tetap berjalan.

“Nanti akan kita koordinasikan. Itu salah satu alternatif yang bagus sekali,” ujar Giri, merespons pertanyaan media mengenai keberlanjutan proyek tersebut.

Ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Gubernur Bali, Wayan Koster. Pemerintah daerah, menurutnya, akan segera menyampaikan perkembangan terbaru agar Gubernur bisa memberikan arahan dan persetujuan.

“Kami sebagai pemerintah, apalagi sebagai wakil gubernur, akan menyampaikan kepada Pak Gubernur. Kalau sudah beliau oke, setuju, kita jalan. Saya kira transportasi ini penting,” jelas Giri lebih lanjut.

Pentingnya Sistem Transportasi Terintegrasi di Bali

Menurut Giri, persoalan transportasi di Bali tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara setiap tahunnya menuntut hadirnya sistem transportasi publik yang tidak hanya modern tetapi juga terintegrasi dan efisien.

Karenanya, selain fokus pada proyek MRT atau kereta cepat, Giri juga mengusulkan alternatif transportasi laut sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Namun, ia meluruskan bahwa gagasan “tol laut” yang dimaksud bukanlah jalan tol yang dibangun di atas laut secara fisik, melainkan layanan transportasi laut berbasis kapal modern berstandar tinggi.

“Termasuk tol laut loh, bukan yang mati saja. Artinya begini, kalau kita berbicara masih tol laut itu, bukan kita membuat jalan di laut, tidak,” jelasnya.

Ia menyampaikan, dengan konsep tol laut yang modern, mobilitas wisatawan maupun warga lokal bisa menjadi lebih cepat dan nyaman tanpa harus terjebak kemacetan jalan raya yang kerap terjadi di titik-titik populer.

“Artinya tol laut itu ada sarana prasarana boat besar atau kecil yang berkualitas bagus,” tambahnya.

Konektivitas Bandara ke Kawasan Wisata Lewat Transportasi Laut

Dalam penjelasannya, Giri mengilustrasikan konsep tol laut ini dengan skenario sederhana: seorang wisatawan yang baru saja mendarat di Bandara Ngurah Rai tidak perlu lagi menggunakan kendaraan darat untuk menuju kawasan seperti Seminyak atau Canggu. Sebagai gantinya, wisatawan bisa langsung naik kapal cepat dari pelabuhan khusus yang terintegrasi dengan bandara.

“Misalkan turun dari Bandara Ngurah Rai, dia tidak lagi ke jalan aspal. Dia langsung dari boat ini misalkan ke Canggu, ke Seminyak. Kan tidak lagi menggunakan fasilitas jalan raya,” katanya.

Tak hanya untuk wilayah-wilayah yang sudah berkembang, konsep ini juga ditargetkan untuk mendorong pertumbuhan kawasan wisata baru yang masih membutuhkan dorongan infrastruktur. Salah satunya adalah Amed di Kabupaten Karangasem.

“Misalkan nanti di Amed, nah misalkan kita akan mengembangkan Amed, Karang Asem. Dari bandara dia harus ada tol lautnya ini langsung ke Amed, bukan pakai jalan darat,” ujarnya.

Proyek Strategis untuk Masa Depan Bali

Lebih dari sekadar proyek infrastruktur, Giri Prasta menegaskan bahwa rencana pembangunan transportasi massal dan tol laut merupakan bagian dari visi besar Pemprov Bali untuk menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Ia menyebut bahwa proyek-proyek ini tidak hanya menyasar kemudahan akses bagi wisatawan, tetapi juga akan berdampak besar bagi mobilitas masyarakat lokal, pengurangan emisi karbon, dan pengembangan ekonomi kawasan secara keseluruhan.

“Bali ini harus terintegrasi. Dan kami pastikan kita akan buat Bali ini lebih baik dari sekarang dan kami akan buktikan Koster-Giri ini untuk Provinsi Bali yang kita cintai bersama,” tegasnya.

Tantangan dan Dukungan Politik

Meski proyek transportasi massal di Bali sudah lama diwacanakan, realisasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Mundurnya Ari Askhara dari proyek kereta cepat menjadi salah satu dinamika yang mempengaruhi arah kebijakan dan keterlibatan investor.

Namun demikian, Giri memastikan bahwa pendekatan business-to-business akan tetap dilanjutkan untuk mengisi kekosongan tersebut. Pemerintah daerah tetap berkomitmen mencari mitra yang bisa mengeksekusi proyek ini secara profesional dan sesuai target.

“Dan sekarang kan dengan adanya Danantara dengan ada janjinya antara ini mengkomunikasikan juga tentang MRT. Entah siapa yang nanti akan mengambil itu kan keputusan daripada bisnis to bisnis,” katanya.

Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa proyek MRT maupun tol laut Bali tidak hanya bergantung pada satu pihak atau tokoh, tetapi merupakan kerja kolektif dan terbuka bagi pihak mana pun yang mampu berkontribusi.

Menuju Bali Modern yang Terhubung

Transformasi Bali menjadi provinsi dengan sistem transportasi terintegrasi bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukan mustahil. Dengan dorongan politik yang kuat, konsep pembangunan yang berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor, masa depan transportasi Bali semakin menjanjikan.

Proyek MRT dan tol laut bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga simbol pergeseran paradigma: dari Bali yang bergantung pada kendaraan pribadi menuju Bali yang ramah lingkungan, efisien, dan inklusif. Pemerintah Bali melalui kepemimpinan Koster-Giri tampak berupaya membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur tak hanya perlu, tetapi harus menjadi prioritas demi kenyamanan dan keberlanjutan pulau yang menjadi jantung pariwisata Indonesia ini.