INFRASTRUKTUR

Infrastruktur Perbatasan Siap Jadi Beranda NKRI yang Tangguh

Infrastruktur Perbatasan Siap Jadi Beranda NKRI yang Tangguh
Infrastruktur Perbatasan Siap Jadi Beranda NKRI yang Tangguh

JAKARTA - Dalam konteks geopolitik dan keamanan nasional, wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi fokus perhatian utama Pemerintah Pusat. Sebagai daerah yang berperan sebagai pintu gerbang utama negara, Kaltara memiliki posisi strategis yang sangat krusial untuk diperkuat, baik dari sisi infrastruktur maupun aspek pertahanan. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Marsda TNI Oka Prawira, Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, dalam kunjungan kerjanya ke Tanjung Selor pada Rabu, 9 Juli 2025.

Menurut Marsda Oka, penguatan wilayah perbatasan bukan sekadar masalah pembangunan fisik semata, tetapi juga melibatkan sinergi lintas negara guna menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan nasional. “Kaltara adalah beranda depan NKRI. Maka setiap persoalan infrastruktur dan keamanan yang muncul di wilayah ini akan kami bawa sebagai rekomendasi strategis kepada pimpinan pusat,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan betapa pentingnya upaya berkelanjutan dalam memastikan wilayah perbatasan tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga mampu menjadi penghalang utama terhadap ancaman-ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara.

Dalam perspektif yang lebih luas, perhatian khusus terhadap Kaltara menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam menjaga integritas wilayah negara, terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Penguatan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, fasilitas komunikasi, hingga pos pengamanan perbatasan, menjadi aspek vital yang harus diprioritaskan. Hal ini bertujuan untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan logistik, sekaligus memperkuat posisi pertahanan nasional secara menyeluruh.

Kerja sama lintas negara juga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan Kaltara. Mengingat posisi geografisnya yang berbatasan dengan negara tetangga, koordinasi bilateral dan multilateral harus terus ditingkatkan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan, termasuk perdagangan ilegal, penyelundupan, dan isu keamanan lainnya. Marsda Oka menekankan bahwa peran aktif Pemerintah Pusat, melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait, sangat diperlukan untuk membangun sinergi yang efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, fokus Pemerintah pada penguatan wilayah perbatasan Kaltara mencerminkan visi strategis dalam menjaga keutuhan NKRI sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah perbatasan lain di Indonesia, sehingga seluruh wilayah perbatasan dapat berfungsi optimal sebagai benteng pertahanan dan sekaligus sebagai daerah yang mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, penguatan Kaltara tidak hanya menjadi agenda keamanan, tetapi juga bagian integral dari pembangunan nasional yang menyeluruh.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index