JAKARTA - Akses terhadap rumah layak huni dengan harga terjangkau menjadi salah satu tantangan utama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk di Provinsi Jawa Barat. Menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah pusat dan daerah terus memperluas penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Langkah konkret terbaru terlihat dari kegiatan sosialisasi FLPP yang diselenggarakan di Aula Balai Kota Bandung, berkat kolaborasi antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), bank bjb, dan Pemerintah Kota Bandung. Fokusnya ialah memperluas akses informasi pembiayaan rumah subsidi untuk ASN, P3K, serta pekerja swasta yang belum memiliki hunian.
Menurut Asisten Manajer Pembiayaan BP Tapera, Berdi Dwijayanto, penyaluran KPR Sejahtera FLPP di Jawa Barat menunjukkan progres yang menggembirakan. “Hingga 30 Juni 2025, total sudah ada 28.548 unit rumah yang tersalurkan di provinsi ini,” ujarnya.
Berdi menyebutkan bahwa meski target awal nasional adalah 220.000 unit rumah, jumlah tersebut kini telah diusulkan naik menjadi 350.000 unit. Salah satu kendala yang masih dihadapi dalam realisasi target ini adalah keterbatasan informasi yang sampai ke masyarakat, khususnya MBR. Karena itu, berbagai roadshow digelar sebagai bentuk edukasi ke masyarakat.
“Kami terus menggandeng bank bjb dan pemerintah daerah, termasuk Provinsi Jawa Barat, untuk mengintensifkan sosialisasi seperti ini,” tambah Berdi.
Hingga saat ini, berdasarkan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Jabar, BP Tapera, dan bank bjb, disepakati target penyaluran tambahan sebanyak 10.000 unit rumah. Segmentasi sasaran tetap difokuskan kepada ASN, tenaga P3K, dan pekerja sektor swasta, selama mereka tergolong MBR.
Berdi menjelaskan bahwa untuk ASN, batas maksimal penghasilan yang diizinkan agar bisa mengakses program ini ialah Rp8,5 juta untuk yang belum menikah, dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah. Sedangkan bagi pekerja swasta, kriteria penghasilan disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR) setempat.
“Umumnya rumah subsidi ini tidak tersedia di pusat kota karena harga tanahnya tinggi. Maka, pengembang membangun di area pinggiran dengan jarak tempuh sekitar satu jam dari kota, seperti yang banyak ditemukan di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan sekitarnya,” terang Berdi.
Sementara itu, Project Head Akselerasi FLPP bank bjb, Indra Prayoga, menegaskan komitmen institusinya untuk mempercepat proses penyaluran KPR Sejahtera FLPP. Hal ini, menurutnya, merupakan amanat langsung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
“Dalam pertemuan di Gedung Pakuan, Pak Menteri menyampaikan bahwa ekspansi FLPP di Jawa Barat harus menjadi prioritas. Banyak ASN dan P3K yang belum memiliki rumah, dan ini menjadi tantangan bersama,” jelas Indra.
Bank bjb memiliki posisi strategis dalam program ini karena sebagian besar ASN dan P3K di Jawa Barat menggunakan bank tersebut sebagai rekening payroll. Dengan sistem tersebut, proses verifikasi penghasilan dan kelayakan kredit menjadi lebih cepat dan akurat.
Indra mengungkapkan bahwa BP Tapera telah menambah kuota penyaluran untuk bank bjb menjadi 10.000 unit pada 2025, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 4.970 unit. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi momentum positif dalam mendorong capaian target nasional 350.000 unit.
Meskipun fokus utamanya adalah ASN dan P3K, Indra menambahkan bahwa pekerja swasta tetap dapat mengakses pembiayaan rumah subsidi sepanjang memenuhi ketentuan. Ia juga menekankan pentingnya ketelitian dalam proses verifikasi calon debitur dari sektor swasta guna meminimalisir risiko kredit bermasalah.
“Skema pembiayaan FLPP ini memang dirancang untuk menjaga keterjangkauan dan keberlanjutan. Proses verifikasi tetap kami lakukan secara ketat. Kami juga menggandeng pengembang terpercaya yang biasa menyediakan program tambahan seperti hadiah peralatan rumah tangga,” ucap Indra.
Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari Asisten Administrasi Umum Kota Bandung, Kepala BKPSDM, perwakilan bank bjb dari Bandung Raya, hingga perwakilan 25 perusahaan swasta. Acara ini juga diikuti lebih dari 600 peserta secara daring.
Secara umum, pemerintah pusat melalui BP Tapera bersama institusi keuangan seperti bank bjb terus menggalang sinergi dengan pemerintah daerah demi memastikan distribusi rumah layak bagi MBR berlangsung optimal dan adil.
Langkah-langkah ini menunjukkan adanya komitmen nyata bahwa pembiayaan perumahan bukan hanya sekadar target statistik, melainkan bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat kesejahteraan sosial dan akses terhadap kebutuhan dasar bagi seluruh warga negara.
