JAKARTA - Ada momentum baru dalam pembiayaan perumahan rakyat. Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa regulasi untuk skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan sedang disusun dan diprediksi akan segera rampung. Meski begitu, menurutnya, realisasi pendanaan—yang ditargetkan untuk kontraktor UMKM maupun keperluan renovasi rumah—akan terealisasi dalam RAPBN 2026, bukan tahun berjalan.
“Inshaallah regulasi KUR perumahan segera rampung,” katanya. Namun, dia menegaskan bahwa penyaluran KUR perumahan akan dianggarkan dalam RAPBN 2026, yang berarti proses pelaksanaannya baru akan berjalan tahun depan.
KUR Perumahan: Lompatan Baru untuk Sektor Konstruksi Skala Kecil
Selama ini, program KUR lebih dikenal dalam konteks pembiayaan modal usaha mikro, kreatif, dan produktif—seperti UMKM kuliner, toko kelontong, atau jasa kecil. Kehadiran KUR perumahan menandai babak baru: pembiayaan skema KUR ditujukan pula untuk pembangunan rumah skala kecil dan renovasi rumah rakyat, terutama yang dilakukan kontraktor UMKM.
Skema ini mendorong peningkatan keterlibatan pelaku UMKM konstruksi lokal, bukan hanya lewat pinjaman usaha, tetapi pendanaan proyek nyata. Regulasi ini juga akan memudahkan keluarga menengah-rendah untuk merenovasi rumah mereka tanpa terbebani agunan atau bunga tinggi.
Waktu Pelaksanaan Masih Menunggu RAPBN 2026
Hashim menyatakan bahwa meski regulasi sudah hampir final, proses penyaluran dana baru bisa berjalan setelah APBN 2026 disahkan. Ini berarti pelaksanaan program KUR perumahan—untuk kontraktor UMKM dan renovasi rumah—baru dapat direalisasikan dalam tahun anggaran mendatang.
Hal ini beriringan dengan tahapan yang wajar: regulasi disusun dulu, disesuaikan dengan kerangka anggaran, lalu baru diluncurkan. Dengan pola ini, pemerintah memastikan skema pembiayaan berjalan tersistem dan terukur, serta sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan fiskal tahunan.
Ruang Manuver bagi Kontraktor Skala Kecil dan Renovasi Rumah
Dengan skema KUR perumahan, konstraktor UMKM akan punya akses ke modal kerja untuk membiayai proyek kecil—misalnya pembangunan rumah susun sederhana, perumahan subsidi, atau hunian keluarga. Dana ini bisa digunakan untuk membeli bahan bangunan, menggaji pekerja, atau menyelesaikan proyek kecil secara profesional.
Satu lagi segmen penting: masyarakat yang ingin memperbaiki atau merenovasi rumah mereka—terutama sebelum musim hujan tiba—juga berpeluang mendapatkan pembiayaan terjangkau. Ini relevan untuk meningkatkan kualitas hunian rakyat, memperbaiki sanitasi, atau menguatkan struktur bangunan.
Integrasi dengan Program Nasional dan Keterpautan Kebijakan
Program KUR perumahan ini berpotongan dengan beberapa skema pemerintah lain, seperti:
SPSRS dan Program Perumahan Rakyat dari Kementerian PUPR
Revitalisasi Kampung dan Infrastruktur Permukiman di daerah
Program Padat Karya Tunai bagi pekerja konstruksi lokal
Dengan regulasi baru, KUR perumahan bisa menjadi instrumen tambahan untuk mendukung program-program ini, sehingga ada sinergi antara pendanaan, pembangunan, dan perluasan akses perumahan layak bagi masyarakat.
Tantangan dan Kesiapan Pelaksana
Regulasi bisa selesai cepat, tapi sukses pelaksanaan tergantung kesiapan:
Bank penyalur: Kemampuan mereka menyalurkan KUR perumahan sesuai kriteria harus segera disiapkan; sistem aplikasi, manajemen risiko, hingga persyaratan dokumen harus jelas.
Kapasitas kontraktor UMKM: Mereka perlu mendapatkan pembekalan teknis, sertifikasi, dan dukungan agar mampu melaksanakan proyek dengan kualitas sesuai standar.
Pendampingan lapangan: Sistem pembinaan dan pengawasan diperlukan agar dana yang mengalir tepat sasaran, terutama untuk proyek renovasi rumah perorangan.
Sosialisasi publik: Banyak keluarga yang belum sadar bahwa perumahan mereka bisa dibiayai lewat KUR. Informasi perlu disebarluaskan agar manfaat program bisa dinikmati secara merata.
Dampak Positif terhadap Ekonomi Lokal dan Pembangunan
Jika terealisasi, KUR perumahan berpotensi memberi manfaat besar:
Pertumbuhan sektor konstruksi lokal yang berbasis UMKM
Peningkatan kualitas hunian masyarakat, dengan rumah yang lebih aman dan nyaman
Penyerapan tenaga kerja nonformal di sektor renovasi dan pembangunan rumah
Efek multiplier ekonomi lokal, saat pembelian bahan bangunan dan jasa meningkat
Secara makro, sektor konstruksi mikro ini bisa menjadi bagian penting dari pemulihan ekonomi publik pascapandemi.
Menyiapkan Kapan dan Bagaimana Regulasi Disahkan
Meskipun belum disebutkan tanggal pasti, Hashim menegaskan regulasi akan terbit sebelum akhir tahun. Hal ini membuka jalan agar prapenyaluran bisa dipersiapkan:
Draft teknis dan operasional disusun, meliputi plafond pinjaman maksimal, tenor, bunga, dan persyaratan.
Sosialisasi internal di instansi terkait: OJK, Kementerian PUPR, dan bank penyalur.
Persetujuan RAPBN 2026, sehingga alokasi dana dan target penyaluran dapat dicantumkan resmi.
Hingga semua tahapan ini lengkap, peluncuran resmi kemungkinan dilakukan awal tahun depan—sebagai pelengkap agenda pembangunan perumahan nasional.
KUR Perumahan sebagai Katalis Pembangunan Mikro
Rencana untuk mengalokasikan KUR perumahan melalui regulasi yang rampung tahun ini dan peluncuran tahun depan menandai titik perubahan dalam kebijakan perkreditan perumahan rakyat. Skema ini mengikuti pola inklusif dan bottom-up—memberi ruang bagi kontraktor UMKM dan renovasi rumah kecil, bukan hanya proyek besar.
Sebagai bagian dari implementasi program PUPR dan pemenuhan kebutuhan rumah layak, KUR perumahan ini tidak hanya menambah akses pembiayaan, tetapi juga memperluas lapangan kerja dan menaikkan standar hunian masyarakat.
Dengan regulasi yang matang dan dukungan fiskal dalam RAPBN 2026, KUR perumahan siap menjadi bagian nyata dari upaya pembangunan perumahan yang berkeadilan—sambutan positif bagi UMKM, pembangun lokal, dan rakyat yang ingin tinggal lebih layak di rumahnya sendiri.
