JAKARTA - Dalam upaya mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menginisiasi rapat koordinasi intensif bersama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Pertemuan yang digelar pada Jumat 04 JULI 2025 di Ruang Rapat 201, Kantor Ditjen PTPP, Jakarta, menandai langkah konkrit pemerintah dalam menjalin sinergi antar instansi guna menyelesaikan tantangan pengadaan tanah yang selama ini menjadi salah satu kendala utama percepatan proyek infrastruktur nasional.

Pimpinan Rapat dan Partisipan Kunci

Rapat tersebut dipimpin secara langsung oleh Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, M. Unu Ibnudin, yang juga membuka jalannya diskusi dengan menyampaikan pentingnya kolaborasi strategis antara Ditjen PTPP dan PT Pelindo sebagai stakeholder utama dalam pelaksanaan PSN. Kehadiran Kepala Subdirektorat Pengadaan Tanah Wilayah II, Penata Pertanahan Madya, serta sejumlah tim teknis dari kedua institusi menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah yang berpotensi menghambat kelancaran proyek.

Fokus Rapat: Menyinkronkan Langkah dalam Pengadaan Tanah

Agenda utama rapat ini adalah mengkaji progres dan strategi pengadaan tanah yang terkait dengan proyek-proyek nasional yang dikelola oleh PT Pelindo, termasuk pengembangan infrastruktur pelabuhan dan kawasan sekitarnya. Diskusi mendalam dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan lapangan, menyelaraskan prosedur pengadaan, serta memperkuat komunikasi lintas lembaga guna menghindari keterlambatan yang bisa berdampak pada target penyelesaian proyek.

Dalam konteks ini, Ditjen PTPP berperan sebagai koordinator utama pengadaan tanah yang memastikan proses legalitas, penilaian, dan kompensasi kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip keadilan sosial. Sementara itu, PT Pelindo sebagai pengembang dan operator pelabuhan memerlukan kepastian kepemilikan lahan yang cepat dan tepat agar dapat melanjutkan tahapan konstruksi tanpa kendala.

Tantangan dalam Pengadaan Tanah dan Strategi Penyelesaiannya

Pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur nasional tidak jarang menghadapi berbagai kendala, mulai dari permasalahan administrasi, penentuan harga ganti rugi yang adil, hingga resistensi dari masyarakat terdampak. Dalam rapat koordinasi ini, sejumlah solusi strategis dibahas, antara lain optimalisasi sistem informasi pertanahan, percepatan proses administrasi, serta pendekatan partisipatif kepada masyarakat agar proses pengadaan dapat diterima secara luas dan berjalan lancar.

Upaya memperkuat sinergi dengan PT Pelindo diharapkan dapat menjadi model kerjasama yang efektif untuk proyek-proyek lain yang memerlukan pengadaan tanah, sehingga target pembangunan infrastruktur nasional dapat terwujud sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Komitmen Pemerintah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur

Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen PTPP menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi kelancaran pengadaan tanah sebagai bagian integral dari percepatan pembangunan PSN. Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, M. Unu Ibnudin, menegaskan bahwa rapat koordinasi semacam ini adalah wujud nyata dari niat pemerintah untuk menjawab tantangan lapangan dan meningkatkan efektivitas kerja sama dengan pelaku industri strategis seperti PT Pelindo.

Sinergi ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas, memperkuat perekonomian daerah, dan membuka lapangan kerja, sekaligus memastikan bahwa hak-hak masyarakat terdampak dihormati dan dipenuhi secara adil.

Harapan ke Depan: Percepatan Proyek dan Manfaat untuk Masyarakat

Melalui koordinasi yang solid antara Ditjen PTPP dan PT Pelindo, diharapkan proses pengadaan tanah menjadi lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Hal ini tidak hanya mempercepat realisasi proyek-proyek strategis nasional, tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat yang lahannya terdampak, sehingga mereka dapat menerima kompensasi yang layak dan proses relokasi yang manusiawi.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat berjalan tanpa hambatan signifikan dan memberikan manfaat yang luas, mulai dari peningkatan kapasitas pelabuhan, mendukung perdagangan dan distribusi barang, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Sinergi untuk Masa Depan Infrastruktur Indonesia

Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 4 Juli 2025 antara Ditjen PTPP Kementerian ATR/BPN dan PT Pelindo merupakan tonggak penting dalam memperkuat sinergi lintas lembaga demi mendukung percepatan Proyek Strategis Nasional. Kepemimpinan M. Unu Ibnudin dan keterlibatan berbagai pihak teknis menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menjawab tantangan pengadaan tanah yang selama ini menjadi hambatan.

Dengan langkah bersama yang terstruktur dan kolaboratif, pengadaan tanah diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga pembangunan infrastruktur nasional dapat tercapai tepat waktu dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.