JAKARTA - Di tengah tantangan yang kian kompleks dalam sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan tebu, kabar baik datang dari pemerintah pusat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah sedang mengambil langkah konkret untuk memberikan "ruang napas baru" bagi para petani tebu plasma di seluruh Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Pertanian usai menghadiri Rapat Koordinasi Koordinator Bidang Perekonomian yang digelar di Jakarta, Kamis 03 JULI 2025. Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada sinkronisasi kebijakan lintas sektor dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, khususnya petani yang menjadi mitra dalam pola kemitraan tebu plasma.
"Kebijakan ini memberikan ruang napas baru bagi petani, khususnya petani tebu plasma di seluruh Indonesia," kata Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya kepada media.
Pernyataan Menteri ini tidak sekadar simbolik. Ia menandai arah baru yang ingin ditempuh oleh pemerintah dalam menyelamatkan dan merevitalisasi subsektor tebu nasional yang selama beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari produktivitas lahan yang stagnan, ketergantungan pada impor gula, hingga ketimpangan kemitraan antara petani dan industri.
Petani Tebu Plasma: Pilar Rantai Produksi Gula Nasional
Petani tebu plasma merupakan aktor penting dalam rantai pasok industri gula nasional. Mereka umumnya merupakan petani kecil yang bekerja di bawah skema kemitraan dengan perusahaan atau BUMN perkebunan gula, di mana lahan dan produksinya menjadi bagian dari sistem produksi terintegrasi.
Namun, meski menjadi bagian krusial dari ekosistem tersebut, petani tebu plasma selama ini kerap menghadapi kendala—baik dari sisi pendanaan, akses teknologi, hingga harga jual yang tidak berpihak pada petani. Dalam banyak kasus, mereka terjebak dalam pola kemitraan yang timpang, di mana keuntungan lebih besar justru dinikmati oleh pabrik pengolah.
Langkah yang diambil pemerintah kali ini diharapkan dapat menjadi momentum koreksi terhadap situasi tersebut.
Kebijakan Pro-Petani: Intervensi Nyata atau Komitmen Jangka Panjang?
Meski belum dijelaskan secara rinci dalam pernyataannya, Andi Amran mengindikasikan bahwa kebijakan yang akan diterapkan mencakup sejumlah aspek penting. Di antaranya kemungkinan perbaikan harga dasar tebu, pemberian subsidi pupuk dan benih unggul, serta revitalisasi pabrik gula tua agar dapat menyerap hasil panen petani dengan optimal.
Pemerintah juga disebut-sebut tengah mempertimbangkan mekanisme pendanaan baru yang lebih inklusif, agar petani plasma bisa mendapatkan modal usaha dengan skema kredit yang lebih ringan dan tidak membebani. Hal ini sangat krusial mengingat banyak petani tebu bergantung pada tengkulak atau perantara yang seringkali menjerat dengan bunga tinggi.
Menanti Langkah Konkret
Reaksi positif mulai muncul dari berbagai asosiasi petani tebu di daerah. Salah satunya adalah Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) wilayah Jawa Tengah, Sutrisno, yang menyambut baik pernyataan Menteri Pertanian tersebut.
“Kami berharap ini bukan sekadar janji. Sudah terlalu lama petani tebu plasma menjadi pihak yang paling bawah dalam rantai distribusi keuntungan. Kami ingin ada keberpihakan nyata, terutama dalam regulasi kemitraan dan pembagian hasil,” ujar Sutrisno saat diwawancarai via telepon.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Forum Petani Tebu Lampung, Riyadi, yang menilai bahwa pemerintah harus memastikan keterlibatan petani dalam setiap penyusunan kebijakan.
“Kami siap bermitra, tapi jangan hanya dijadikan objek. Kebijakan yang sehat adalah yang mengakui petani sebagai subjek pembangunan pertanian,” tegasnya.
Tantangan Besar Masih Mengadang
Meski wacana perbaikan sistem kemitraan tebu plasma dan dukungan terhadap petani merupakan langkah positif, tantangan besar masih membayangi. Salah satunya adalah ketergantungan Indonesia terhadap impor gula konsumsi dan industri, yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga tebu dalam negeri.
Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, produktivitas tanaman tebu per hektare cenderung menurun akibat perubahan iklim, penggunaan varietas lama, serta penurunan kesuburan tanah. Tanpa dukungan riset dan inovasi teknologi budidaya, kebijakan apa pun bisa berjalan tidak optimal.
Di sinilah peran Kementerian Pertanian menjadi vital, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator riset dan inovasi untuk sektor tebu. Penguatan kelembagaan petani, pelatihan, dan pemanfaatan teknologi tepat guna menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam menyeimbangkan kemitraan antara petani dan industri.
Harapan Terbuka di Tengah Tekanan Global
Dalam konteks global, sektor pertanian Indonesia, termasuk subsektor tebu, menghadapi tantangan dari liberalisasi perdagangan dan fluktuasi harga komoditas. Pemerintah pun harus berpacu dengan waktu agar kebijakan pro-petani ini tidak sekadar menjadi respons jangka pendek, tetapi mampu menjadi solusi sistemik dalam pembangunan sektor perkebunan nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran dikenal sebagai figur yang tegas dan cepat dalam mengambil keputusan. Dalam periode sebelumnya, ia berhasil memperkuat stok pangan nasional melalui kebijakan yang pro-produksi. Maka, publik berharap, pernyataannya kali ini bukan hanya sebatas retorika, tetapi disusul langkah nyata yang mampu mengubah nasib petani tebu plasma di seluruh Indonesia.
Saatnya Mengubah Peta Permainan
Dengan dukungan politik yang kuat dan sinergi lintas kementerian, kebijakan pemerintah dalam memberi napas baru kepada petani tebu plasma bisa menjadi titik balik dalam mewujudkan ketahanan gula nasional yang mandiri dan berkeadilan. Yang dibutuhkan saat ini bukan hanya janji, tetapi keberanian untuk melaksanakan reformasi menyeluruh dalam sistem kemitraan dan tata niaga tebu.
Jika komitmen ini dijalankan dengan konsisten, maka bukan tidak mungkin Indonesia bisa lepas dari ketergantungan impor gula dan menjadikan petani sebagai aktor utama dalam rantai pasok pangan strategis nasional.
