JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya memperkuat citra wilayahnya sebagai kawasan urban yang bersih, tertib, dan layak huni. Salah satu inisiatif terbaru datang langsung dari Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, yang mengajak pemilik properti, terutama para pemilik rumah toko (ruko) yang berlokasi di area-area strategis, untuk lebih berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
Imbauan ini tidak sekadar formalitas belaka. Dalam pernyataannya, Gubernur Ansar menyampaikan bahwa wajah kota tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur pemerintah semata, tetapi juga dari bagaimana pelaku usaha dan warga merawat lingkungannya. Terlebih, ruko-ruko kerap menjadi etalase pertama yang dilihat masyarakat maupun wisatawan.
"Saya mengimbau para pemilik properti, khususnya ruko-ruko yang berada di sepanjang area vital agar lebih peduli dan aktif menjaga kebersihan lingkungan sekitar," ujar Ansar Ahmad.
Lingkungan Bersih, Daya Tarik Ekonomi Meningkat
Selain dari aspek estetika, Gubernur Ansar juga menekankan bahwa lingkungan yang bersih akan menciptakan kenyamanan, bukan hanya bagi warga, tapi juga untuk mendukung sektor pariwisata dan investasi. Kepulauan Riau yang selama ini dikenal sebagai wilayah perbatasan dengan mobilitas tinggi dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, memerlukan penataan visual dan kebersihan lingkungan yang optimal.
Dalam beberapa kesempatan, pihak Pemprov juga mencatat bahwa daerah perdagangan sering kali mengalami penumpukan sampah, genangan air akibat saluran tersumbat, serta tidak adanya pengelolaan halaman depan ruko. Hal ini berpotensi menurunkan nilai ekonomi kawasan, memperburuk citra kota, dan menghambat minat wisatawan maupun investor untuk menetap atau berbisnis.
Pemerintah menyadari bahwa perubahan perilaku kolektif adalah kunci. Oleh karena itu, imbauan Gubernur ini menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran bersama antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan ruang kota yang bersih, indah, dan fungsional.
Pemerintah Siap Fasilitasi, Tapi Partisipasi Publik Tetap Krusial
Menanggapi masukan dari masyarakat tentang kurangnya fasilitas kebersihan seperti tempat sampah dan sistem pengangkutan sampah yang belum merata di semua wilayah, Gubernur Ansar juga menyatakan kesiapan pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan publik di bidang lingkungan.
Namun, ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kepedulian dari warga dan pelaku bisnis mutlak diperlukan.
“Pemerintah tentu akan terus melakukan pembenahan dari sisi infrastruktur dan pengelolaan sampah, tapi ini harus berjalan seiring dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga apa yang sudah dibangun,” tegas Ansar.
Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepulauan Riau telah meluncurkan berbagai program seperti bank sampah, gerakan Jumat bersih, dan edukasi pengelolaan limbah non-organik yang ditujukan bagi masyarakat umum hingga pelajar. Namun, implementasi di tingkat kawasan usaha masih belum merata, terutama di wilayah perdagangan dan pemukiman padat.
Revitalisasi Kawasan Perkotaan: Ruko Tidak Lagi Hanya untuk Dagang
Dalam arah kebijakan tata kota terbaru, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mulai meninjau kembali fungsi-fungsi ruko yang kini banyak beralih dari fungsi aslinya. Banyak ruko yang hanya dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, gudang, atau bahkan ditelantarkan. Alhasil, banyak dari area ini menjadi spot kumuh dan tidak terawat, meskipun berada di pusat kota.
Oleh karena itu, Pemprov juga mendorong agar para pemilik ruko tidak hanya memikirkan nilai ekonomis propertinya, tetapi juga ikut berkontribusi dalam penataan lingkungan, termasuk menjaga tampilan luar bangunan, melakukan pengecatan ulang secara berkala, serta merawat jalur pejalan kaki di depan tempat usahanya.
“Penampilan kota kita adalah refleksi dari warganya. Jika kita ingin kota ini tumbuh sebagai kawasan modern dan nyaman, maka mari kita jaga bersama-sama,” kata Ansar Ahmad.
Kolaborasi Antarstakeholder Jadi Kunci Keberhasilan
Pemerintah Provinsi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga akan melibatkan pelaku usaha, asosiasi pengelola ruko, dan komunitas warga dalam menyusun rencana revitalisasi kawasan niaga. Hal ini mencakup pengaturan parkir, pembuatan taman depan ruko, hingga standardisasi kebersihan area usaha.
Beberapa kota seperti Batam dan Tanjungpinang telah dijadikan percontohan program “ruko asri dan bersih”, di mana pemilik ruko yang menjaga kebersihan dan mempercantik area tokonya mendapat insentif pajak daerah atau penghargaan dari pemerintah kota.
“Kami ingin menciptakan model partisipatif, bukan instruksi sepihak. Mari duduk bersama dan cari solusi,” ujar Kepala DLH Kepri dalam pernyataan terpisah.
Dukungan Regulasi dan Penegakan Aturan
Ke depan, Pemprov Kepri juga mempertimbangkan untuk meninjau ulang regulasi daerah terkait tanggung jawab kebersihan dan estetika oleh pemilik properti. Meski saat ini aturan semacam itu belum ditegakkan secara optimal, pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif jika terbukti ada pelanggaran terhadap Perda tentang ketertiban umum dan kebersihan lingkungan.
Namun, pendekatan yang diutamakan tetap persuasif dan edukatif. Pemerintah lebih memilih membangun pemahaman bersama ketimbang menerapkan hukuman.
Imbauan Gubernur Ansar Ahmad kepada para pemilik ruko dan pelaku usaha di sepanjang area vital merupakan bagian dari agenda besar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menata ruang kota yang bersih, estetis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya ini akan berhasil jika seluruh elemen masyarakat — pemerintah, dunia usaha, dan warga — turut berkontribusi secara nyata.
Karena pada akhirnya, membangun kota yang indah tidak cukup hanya dengan infrastruktur megah, tetapi juga dari kesadaran kolektif untuk menjaganya setiap hari.
