JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan target ambisius untuk produksi siap jual (lifting) minyak pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah menetapkan proyeksi lifting minyak pada kisaran 605-610 ribu barel per hari (bph), sejalan dengan optimisme mengejar target yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Lifting minyak bumi kita, kita rencanakan (2026) sekitar 605 sampai 610 ribu barrels per day,” ujar Bahlil dalam Rapat Dengar Kerja Komisi XII DPR RI, Jakarta.

Bahlil menambahkan bahwa target ini tidak lepas dari keyakinan pemerintah untuk bisa mencapai target lifting minyak 605 ribu bph di akhir Desember 2025. Keyakinan tersebut muncul setelah melihat tren peningkatan produksi yang terus diupayakan oleh pemerintah dan pelaku usaha hulu migas di dalam negeri.

Menteri ESDM menuturkan bahwa proyeksi target lifting 2026 juga mempertimbangkan adanya potensi penambahan produksi (incline) minyak domestik yang diperkirakan bisa tumbuh hingga 10% pada tahun tersebut. Namun, di sisi lain, Bahlil juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru terletak pada upaya mempertahankan produksi agar tidak mengalami penurunan signifikan.

“Nah di 2026, disamping kita berusaha untuk menaikkan lifting, kita juga harus menjaga penurunan yang ada,” tegas Bahlil, menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara peningkatan produksi dan pengendalian penurunan alamiah yang kerap menghantui ladang-ladang minyak tua di Indonesia.

Optimisme pemerintah tidak lepas dari capaian realisasi lifting pada tahun-tahun sebelumnya. Bahlil menyebutkan bahwa pada 2024 lalu, realisasi lifting minyak nasional berhasil mencapai 580 ribu bph. Capaian itu menjadi dasar untuk menatap optimis target yang lebih tinggi pada 2025, yang ditetapkan di angka 605 ribu bph.

“Insya Allah, bisa kita menyukseskan target pemerintah untuk lifting minyak kita sampai dengan 605 ribu barel di akhir Desember 2025,” ucapnya penuh keyakinan.

Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mencatat kinerja lifting minyak hingga Mei 2025 sudah mencapai angka signifikan. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, realisasi produksi siap jual minyak dalam negeri per Mei 2025 telah mencapai 567,9 ribu bph. Angka ini setara dengan 94% dari target APBN 2025.

“Kemudian untuk lifting minyak, sampai dengan Mei kita sudah mencapai 94%. Diharapkan nanti outlook-nya 2025 605 (ribu bph) atau 100%, 605 ribu barrels per day atau 100%,” ungkap Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Jakarta.

Di sektor gas, Djoko menyebutkan realisasi lifting gas per Mei 2025 sudah mencapai 5.530 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Angka tersebut menunjukkan progres 98,5% dari target lifting gas yang ditetapkan dalam APBN sebesar 5.628 MMSCFD. Menurutnya, angka ini memperlihatkan kinerja positif meski tantangan di lapangan tetap ada.

“Untuk gas, kita sudah mencapai 90-85%, sampai dengan Mei, di akhir tahun perkiraan 98,5%,” jelasnya.

Secara kumulatif, Djoko menilai capaian lifting migas dalam negeri hingga Mei 2025 telah menyentuh rata-rata 97%. Namun, ia juga menyampaikan kemungkinan bahwa hingga akhir tahun nanti, target tidak sepenuhnya tercapai meski mendekati angka ideal dengan realisasi sekitar 99%.

“Untuk minyak dan gas, kita sudah mencapai 97% untuk sampai dengan Mei, diperkirakan akhir tahun rata-rata 99%,” tandasnya.

Kendati proyeksi lifting minyak pada RAPBN 2026 menunjukkan optimisme pemerintah, tantangan mempertahankan produksi tetap besar. Faktor utama yang harus diantisipasi antara lain penurunan produksi alamiah di sumur-sumur tua, keterlambatan proyek pengembangan lapangan baru, serta kendala teknis yang dapat menghambat produksi.

Selain itu, iklim investasi di sektor hulu migas juga menjadi variabel krusial. Keberhasilan pemerintah mencapai target lifting tidak hanya bergantung pada upaya teknis di lapangan, tetapi juga pada keberhasilan menarik investor agar terus menanamkan modalnya di sektor minyak dan gas bumi nasional. Faktor regulasi yang mendukung, kepastian hukum, hingga insentif fiskal akan menjadi penentu dalam menjaga geliat eksplorasi dan pengembangan ladang migas baru.

Secara keseluruhan, proyeksi lifting minyak yang diusulkan Kementerian ESDM dalam RAPBN 2026 di kisaran 605-610 ribu bph mencerminkan keberanian pemerintah untuk menjaga momentum produksi nasional. Namun, tantangan menahan laju penurunan produksi tetap menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa diabaikan agar ketahanan energi nasional dapat terjaga secara berkelanjutan.