JAKARTA - Pemerintah Indonesia semakin menegaskan pentingnya penguatan sistem transportasi nasional yang efisien dan terintegrasi sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi nasional jangka panjang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk membahas berbagai langkah strategis guna mempercepat penyusunan kerangka hukum dan pelaksanaan pembangunan sektor transportasi.
Dalam rapat yang diadakan di Jakarta tersebut, sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Menteri Ketenagakerjaan secara virtual, Yassierli. Tidak ketinggalan, Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Staf Ahli Kementerian Keuangan, dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) juga hadir untuk memberikan masukan teknis dan kebijakan.
Rapat koordinasi ini difokuskan pada pembahasan dua agenda utama yakni penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas) dan pelaksanaan pembangunan Kereta Cepat Indonesia China. AHY menegaskan bahwa selama ini sistem transportasi nasional Indonesia masih berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi secara menyeluruh.
“Sistranas ini penting dan harus segera kita tuntaskan, sehingga bisa menjadi payung hukum untuk berbagai aspek transportasi lainnya,” jelas AHY.
RUU Sistranas nantinya akan menjadi kerangka hukum yang mengatur integrasi moda transportasi mulai dari darat, laut, hingga udara, serta mendorong harmonisasi antar lembaga yang selama ini berjalan terpisah. Menurut AHY, penguatan sistem transportasi terintegrasi sangat krusial untuk mendukung mobilitas masyarakat dan barang secara efisien, yang pada akhirnya akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan penguatan transportasi nasional bukan sekadar kebutuhan sektoral, melainkan merupakan faktor strategis yang akan menentukan posisi Indonesia dalam peta ekonomi dunia. Menurut data proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) periode 2020-2030, apabila Indonesia mampu mengoptimalkan sistem transportasi nasionalnya menjadi lebih terintegrasi dan efisien, negara ini memiliki potensi untuk naik ke posisi ekonomi terbesar ketujuh di dunia berdasarkan PDB Purchasing Power Parity (PPP).
“Tidak ada alasan lain selain melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung sistem transportasi efisien dan terintegrasi,” tegas AHY.
Fokus penting lainnya dalam rapat koordinasi ini adalah percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pembangunan dan pengoperasian Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Pembangunan kereta cepat ini dianggap sebagai tonggak sejarah dalam pengembangan infrastruktur transportasi nasional yang akan memberikan akses mobilitas yang lebih cepat, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.
AHY menilai RPP ini sangat diperlukan agar pengelolaan kereta cepat bisa berjalan dengan lancar, menyesuaikan dengan dinamika pembangunan dan aspek teknis operasional di lapangan. RPP tersebut juga akan menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pengoperasian kereta cepat, sehingga kualitas layanan dapat terjamin dan proyek ini berjalan sesuai target.
Selain aspek hukum dan regulasi, AHY juga mengusulkan pembentukan satuan tugas (task force) khusus yang fokus pada pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan transportasi di lapangan. Satuan tugas ini diharapkan dapat memastikan bahwa integrasi sistem transportasi nasional berjalan mulus di seluruh wilayah Indonesia, lintas moda transportasi, dan lintas sektor pemerintah.
Keberadaan task force tersebut akan mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan teknis yang selama ini muncul akibat lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Dengan begitu, sinergi akan terbangun dan berbagai program pemerintah di bidang transportasi bisa berjalan lebih efektif dan efisien.
Menteri BUMN Erick Thohir yang hadir dalam rapat ini memberikan dukungan penuh terhadap arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat sistem transportasi nasional. Erick menegaskan bahwa BUMN siap mengambil peran strategis dalam pengembangan infrastruktur dan pengelolaan moda transportasi, termasuk dalam proyek-proyek besar seperti kereta cepat.
“BUMN akan menjadi ujung tombak dalam memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur strategis dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Erick.
Selain dukungan dari kementerian dan BUMN, keterlibatan para pemangku kepentingan lain seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan Bappenas menjadi bagian penting dalam memastikan harmonisasi kebijakan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran.
Pentingnya pembangunan sistem transportasi nasional yang terintegrasi juga didasari oleh tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas dan beragam. Konektivitas yang baik antar pulau dan antar wilayah akan meningkatkan efektivitas distribusi barang dan jasa, serta memperkuat koneksi ekonomi di daerah.
Selain itu, integrasi moda transportasi juga akan mendorong sektor pariwisata dan perdagangan, yang berkontribusi besar pada pendapatan nasional. Dengan sistem transportasi yang efisien, waktu perjalanan dapat dipangkas, biaya logistik berkurang, dan produktivitas masyarakat meningkat.
Sementara itu, Direktur Utama KCIC yang juga hadir dalam rapat menyampaikan berbagai progres pembangunan kereta cepat serta tantangan yang dihadapi. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan perhatian khusus terhadap aspek regulasi dan koordinasi lintas kementerian agar proyek dapat berjalan lancar.
Pembangunan kereta cepat bukan hanya akan menghubungkan dua kota besar, tetapi juga menjadi simbol kemajuan teknologi dan pembangunan infrastruktur Indonesia. Kereta cepat diharapkan mampu memberikan alternatif transportasi massal yang lebih efisien, ramah lingkungan, serta mendukung urbanisasi dan pengembangan wilayah.
Secara keseluruhan, rapat koordinasi ini mencerminkan tekad pemerintah untuk menjawab tantangan pembangunan transportasi nasional melalui pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Melalui penyelesaian RUU Sistranas, percepatan RPP kereta cepat, serta pembentukan satuan tugas pengawasan, Indonesia berharap mampu membangun sistem transportasi yang tidak hanya modern dan handal, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.
Dengan upaya ini, pemerintah yakin Indonesia dapat mengambil peran lebih besar di kancah global, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri.
