JAKARTA - Pengelolaan sumur minyak rakyat yang selama ini beroperasi secara ilegal menjadi fokus utama pemerintah untuk ditertibkan dan dilegalkan. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah mendorong kolaborasi antara masyarakat dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) guna mewujudkan pengelolaan sumur yang sesuai aturan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Namun, proses legalisasi ini tak semudah membalikkan telapak tangan, mengingat tantangan signifikan terutama terkait modal dan pembentukan badan usaha.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa sebelum masyarakat yang mengelola sumur ilegal dapat menjalin kemitraan dengan KKKS, mereka harus terlebih dahulu membentuk badan usaha resmi, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau koperasi. "Kalau kriteria kegiatan usahanya UMKM, berarti permodalannya itu sekitar Rp5 miliar. Kalau skala menengah itu justru sampai Rp10 miliar," jelasnya. Syarat modal ini menjadi hambatan utama karena nominalnya cukup besar untuk kalangan pengelola sumur rakyat.
Namun, pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengatasi hambatan modal tersebut dengan model pengumpulan dana secara kolektif atau patungan. Masyarakat dapat bergabung membentuk koperasi atau badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya dimiliki oleh kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sumur tersebut. Model ini memungkinkan kekuatan modal yang tersebar untuk dikonsolidasikan demi memenuhi persyaratan legalisasi.
Selain itu, pemerintah tengah melakukan pendataan dan inventarisasi sumur minyak yang dikelola masyarakat untuk menentukan potensi sumur-sumur yang dapat dikelola secara resmi dan dikerjasamakan dengan KKKS terdekat. Inventarisasi ini melibatkan sinergi berbagai pihak seperti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta KKKS.
Yuliot menambahkan, "Nanti kita akan menetapkan daftar hasil inventarisasi sumur oleh tim gabungan. Ini merupakan bagian bagaimana perhitungan awal bagi kita menyelesaikan permasalahan sumur masyarakat." Dengan proses inventarisasi ini, pemerintah berharap dapat menetapkan siapa saja yang berhak mengelola sumur tersebut secara resmi dan efisien.
Upaya legalisasi sumur rakyat ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produksi minyak nasional. Wakil Menteri ESDM menargetkan tambahan lifting minyak sekitar 10.000 hingga 15.000 barel per hari (BOPD) dari sumur-sumur yang selama ini dikelola secara ilegal. Bahkan ia optimistis potensi lifting bisa melebihi 15.000 BOPD jika proses legalisasi dan kerjasama dengan KKKS berjalan lancar.
Proses legalisasi ini bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya minyak yang selama ini tersebar di masyarakat. Dengan pengelolaan yang terstruktur dan terintegrasi bersama KKKS, sumur-sumur rakyat dapat memberikan kontribusi lebih signifikan terhadap ketahanan energi nasional dan pendapatan daerah.
Namun, proses pembentukan badan usaha dan pengumpulan modal bukan tanpa tantangan. Modal Rp5 miliar untuk UMKM bukan angka kecil, terutama bagi komunitas yang selama ini menjalankan aktivitas pengeboran secara informal. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus berperan aktif menyediakan dukungan teknis dan keuangan, termasuk pemberian kemudahan dalam perizinan dan akses pendanaan.
Membangun koperasi atau PT sebagai badan usaha juga menuntut kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menjalankan bisnis yang legal dan transparan. Hal ini membutuhkan edukasi dan pendampingan agar proses transisi dari pengelolaan ilegal ke legal dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik internal.
Selain tantangan modal dan kelembagaan, aspek teknis pengelolaan sumur juga perlu diperhatikan agar produksi minyak dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan KKKS yang memiliki pengalaman teknis dan manajerial diharapkan mampu mendongkrak efisiensi operasional sekaligus memenuhi standar keselamatan dan lingkungan.
Pemerintah berencana menjadikan proses inventarisasi dan legalisasi sumur ini sebagai model penyelesaian masalah sumur minyak rakyat secara nasional. Ke depan, harapannya adalah tercipta sinergi yang harmonis antara masyarakat, pemerintah, dan KKKS, yang tidak hanya mengamankan sumber daya minyak tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor ini.
Proses ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan melegalkan sumur rakyat, maka pengawasan dan pengelolaan dapat dilakukan secara lebih baik, mengurangi praktik ilegal yang berpotensi merugikan negara dan lingkungan.
Secara keseluruhan, langkah penertiban dan legalisasi sumur minyak rakyat ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak dalam negeri, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daya tersebut.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, optimis bahwa dengan dukungan penuh dari seluruh pihak terkait, terutama dengan skema pengelolaan yang berbasis badan usaha resmi dan kemitraan dengan KKKS, target tambahan produksi minyak dari sumur rakyat yang dilegalkan dapat tercapai dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi Indonesia.
