JAKARTA - Penjaringan pejabat tinggi di sektor keuangan negara kembali menjadi sorotan ketika dua calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Proses seleksi ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari penentuan arah kebijakan moneter, stabilitas makroekonomi, serta pengendalian inflasi nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan ini berlangsung pada Selasa, 1 Juli 2025, bertempat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, dan dimulai pada pukul 15.00 WIB. Kedua kandidat dihadapkan pada serangkaian pertanyaan mendalam dari anggota Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan, dan sektor moneter.

Posisi Deputi Gubernur BI: Pilar Penting Kebijakan Ekonomi

Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan kestabilan nilai tukar, Bank Indonesia memiliki struktur kepemimpinan yang solid dan penuh integritas. Jabatan Deputi Gubernur bukan sekadar administratif, tetapi juga strategis—mereka adalah bagian dari Dewan Gubernur yang berwenang dalam menetapkan suku bunga acuan, mengendalikan inflasi, serta mengelola cadangan devisa negara.

Dengan dinamika global yang tidak menentu, termasuk ketegangan geopolitik dan fluktuasi nilai tukar, pemilihan calon Deputi Gubernur kali ini dinilai sangat krusial. Sosok yang terpilih harus tidak hanya kompeten dalam hal teknis, tetapi juga tangguh secara mental dan visioner secara kebijakan.

Uji Kelayakan di DPR: Proses yang Terbuka dan Akuntabel

Uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi XI DPR menjadi wadah bagi para calon untuk memaparkan visi-misi, rekam jejak, serta pandangan mereka terhadap tantangan ekonomi nasional dan global. Para anggota dewan tidak hanya menguji kapasitas teknis, tetapi juga integritas, komitmen kebangsaan, serta kemampuan komunikasi para kandidat.

Proses ini juga menjadi bagian dari komitmen demokrasi dalam menjaga transparansi dalam pengisian jabatan publik. Dengan disiarkan secara terbuka dan dikawal media, publik dapat menilai sejauh mana calon-calon tersebut memiliki kapabilitas dan kesiapan dalam menjalankan amanah besar sebagai pejabat negara di sektor keuangan.

"Fit and proper test ini bukan hanya soal pengalaman, tapi juga soal visi ekonomi dan keberpihakan pada stabilitas rakyat. Deputi Gubernur harus bisa menjaga kepentingan bangsa di tengah gejolak global," ujar salah satu anggota Komisi XI.

Dua Kandidat, Satu Kursi Strategis

Meski belum diumumkan secara resmi siapa dua kandidat yang menjalani proses seleksi kali ini, umumnya nama-nama calon Deputi Gubernur BI diajukan langsung oleh Presiden berdasarkan usulan dari Dewan Gubernur BI. Kandidat tersebut biasanya berasal dari internal Bank Indonesia atau dari kalangan profesional ekonomi dan keuangan nasional.

Proses pemilihan akan mengerucut setelah Komisi XI melakukan penilaian menyeluruh terhadap paparan dan sesi tanya jawab. Keputusan akhir mengenai siapa yang akan diusulkan ke Presiden untuk ditetapkan sebagai Deputi Gubernur BI akan ditentukan dalam rapat internal Komisi XI DPR setelah sesi fit and proper test.

Tantangan Deputi Gubernur BI ke Depan

Siapa pun yang nantinya menduduki posisi tersebut, tantangan yang menanti tidaklah ringan. Beberapa isu utama yang memerlukan perhatian serius dari jajaran pimpinan BI ke depan antara lain:

Stabilitas Inflasi dan Suku Bunga
Dalam beberapa waktu terakhir, tekanan inflasi global berdampak pada tingkat suku bunga domestik. Deputi Gubernur terpilih harus mampu mendukung kebijakan yang menjaga daya beli masyarakat tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan.

Nilai Tukar dan Cadangan Devisa
Dengan tingginya ketergantungan pada ekspor dan impor, fluktuasi nilai tukar rupiah perlu dikelola dengan bijak. Deputi Gubernur BI memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar valas dan pengelolaan devisa.

Digitalisasi Sistem Pembayaran
Perkembangan teknologi keuangan seperti QRIS, pembayaran digital, dan mata uang digital bank sentral (CBDC) juga menjadi agenda besar BI. Deputi Gubernur akan ikut menentukan arah kebijakan BI dalam mendukung transformasi digital ekonomi nasional.

Penguatan UMKM dan Akses Pembiayaan
Meskipun bukan bank komersial, BI memiliki fungsi dalam mendukung akses pembiayaan yang sehat, khususnya bagi pelaku UMKM melalui kebijakan moneter inklusif.

Koordinasi Fiskal dan Moneter
Dalam iklim ekonomi yang penuh ketidakpastian, koordinasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI harus berjalan harmonis. Deputi Gubernur harus menjadi jembatan komunikasi yang efektif antar lembaga.

Publik Pantau Proses dengan Seksama

Pelaksanaan uji kelayakan ini juga menjadi sinyal kepada publik bahwa proses pengisian jabatan di sektor strategis diawasi dengan ketat. Kredibilitas Bank Indonesia sangat ditentukan oleh figur-figur yang mengisi posisinya. Masyarakat dan kalangan pelaku usaha kini menunggu hasil seleksi tersebut, karena akan berimplikasi langsung pada arah kebijakan suku bunga, nilai tukar, serta dinamika sistem keuangan nasional.

Pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia merupakan momen penting dalam penguatan lembaga moneter negara. Melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, harapannya adalah terpilihnya sosok yang bukan hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki keberanian mengambil kebijakan yang berpihak pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Dengan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme, Deputi Gubernur BI yang baru diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, publik, serta mendukung arah kebijakan moneter yang berkelanjutan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.