JAKARTA - Di tengah upaya menjaga ketahanan energi nasional dan memastikan keberlangsungan pasokan migas di masa transisi energi, pemerintah kembali menetapkan target realistis untuk produksi minyak bumi nasional. Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan lifting minyak bumi berada pada kisaran 600.000 hingga 610.000 barel per hari (bph).
Target ini menggambarkan posisi pemerintah yang tidak hanya mempertimbangkan sisi teknis dan kapasitas produksi, tetapi juga memperhitungkan situasi global dan dinamika investasi sektor hulu migas di tanah air. Penetapan angka tersebut menunjukkan kehati-hatian dan pendekatan realistis dalam perencanaan APBN, sekaligus sinyal bahwa sektor migas masih menjadi pilar penting dalam menopang pendapatan negara hingga beberapa tahun mendatang.
Konsistensi dalam Mengawal Produksi Nasional
Selama beberapa tahun terakhir, capaian lifting minyak nasional mengalami fluktuasi yang cukup dinamis, seiring dengan tantangan teknis, keekonomian proyek, serta menurunnya kapasitas lapangan migas yang sudah mature (tua). Meski demikian, pemerintah tetap menjaga ritme agar produksi tetap pada level yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kas negara, khususnya dari sektor pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dengan menetapkan target lifting di kisaran 600.000 - 610.000 bph, Kementerian ESDM tampak mengambil pendekatan konservatif namun realistis, berdasarkan evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta prospek dari blok-blok migas yang saat ini masih aktif maupun yang akan masuk fase pengembangan.
Peran Lifting dalam Struktur Anggaran Negara
Lifting minyak bumi masih memegang peranan penting dalam struktur pendapatan negara, terutama dari sisi PNBP migas. Penetapan target lifting dalam RAPBN menjadi acuan utama dalam perhitungan asumsi makro dan penyusunan postur fiskal nasional.
Ketika lifting berada dalam kisaran yang ditargetkan, pemerintah memiliki kepastian lebih besar dalam merancang belanja dan program-program strategis nasional. Sebaliknya, penurunan lifting di bawah target bisa berimplikasi pada melemahnya penerimaan negara dan berpotensi mengganggu keseimbangan fiskal, terutama jika tidak dikompensasi oleh sektor penerimaan lainnya.
Transisi Energi Tak Ubah Peran Strategis Migas
Meski pemerintah telah mencanangkan target ambisius untuk transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060, peran migas sebagai sumber energi primer dan sumber pendapatan negara tidak serta-merta dihilangkan. Justru, dalam masa transisi menuju dominasi energi baru terbarukan (EBT), keberadaan migas—terutama gas bumi—masih akan sangat dibutuhkan sebagai bridging energy.
Oleh karena itu, menjaga produksi minyak bumi di level optimal menjadi bagian dari strategi jangka menengah pemerintah untuk memastikan transisi berjalan mulus, tanpa mengganggu stabilitas energi dan fiskal nasional.
Tantangan Hulu Migas: Investasi, Regulasi, dan Lapangan Tua
Penetapan target lifting yang relatif konservatif juga tidak lepas dari tantangan nyata di sektor hulu migas. Mayoritas lapangan minyak di Indonesia telah mengalami penurunan produksi alamiah (decline rate) yang tinggi. Untuk mempertahankan tingkat lifting, dibutuhkan investasi besar untuk enhanced oil recovery (EOR), pengeboran sumur baru, dan pemanfaatan teknologi produksi modern.
Namun, iklim investasi hulu migas Indonesia masih menghadapi kendala seperti regulasi yang belum sepenuhnya fleksibel, ketidakpastian fiskal, serta tantangan teknis di lapangan. Hal ini membuat banyak investor mempertimbangkan ulang komitmen jangka panjang mereka, terlebih di tengah meningkatnya tekanan global untuk mendanai proyek-proyek energi terbarukan.
Kondisi inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk tidak menetapkan target lifting yang terlalu agresif dalam RAPBN 2026. Lebih baik merancang target yang dapat dicapai, dibanding menetapkan angka tinggi namun sulit terealisasi karena keterbatasan di lapangan.
Dukungan Pemerintah: Insentif dan Reformasi Regulasi
Untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor hulu migas, pemerintah terus mengupayakan perbaikan iklim usaha. Beberapa langkah strategis telah dilakukan, seperti pemberian insentif fiskal, reformasi skema kontrak (Gross Split maupun Cost Recovery), serta penyederhanaan proses perizinan.
Kementerian ESDM bersama SKK Migas juga aktif mendorong pengembangan lapangan-lapangan migas baru, baik melalui lelang Wilayah Kerja (WK) baru maupun optimalisasi lapangan eksisting yang potensial. Pemerintah berharap dengan kolaborasi antara regulator dan pelaku usaha, investasi di sektor migas bisa kembali bergairah dan berdampak positif terhadap capaian lifting nasional.
Proyeksi Gas Bumi Tetap Jadi Andalan Jangka Menengah
Selain minyak bumi, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap produksi gas bumi sebagai bagian penting dari bauran energi nasional. Gas dianggap sebagai energi yang lebih bersih dan fleksibel, serta cocok digunakan dalam industri, transportasi, dan pembangkit listrik.
Meski pembahasan target lifting gas bumi masih dalam tahap pematangan, tren peningkatan permintaan domestik untuk gas, khususnya dari sektor industri dan pembangkit listrik, menjadi pendorong utama agar proyek gas seperti Jambaran-Tiung Biru, Tangguh Train 3, dan IDD (Indonesia Deepwater Development) bisa segera beroperasi penuh dan memberikan kontribusi signifikan.
Keterlibatan Daerah dalam Menopang Lifting Nasional
Tak kalah penting adalah peran pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam mendukung kelancaran operasi migas. Koordinasi antara pusat dan daerah menjadi krusial untuk menghindari konflik sosial, mempercepat perizinan, dan menciptakan suasana kondusif bagi pengembangan proyek-proyek strategis migas.
Melalui skema Participating Interest (PI) 10% dan program pengembangan masyarakat (Community Development), pemerintah berupaya memastikan bahwa keberadaan proyek migas juga membawa manfaat nyata bagi daerah penghasil dan masyarakat sekitarnya.
Penetapan target lifting minyak bumi sebesar 600.000 – 610.000 barel per hari dalam RAPBN 2026 oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencerminkan pendekatan realistis dan hati-hati di tengah tantangan global serta tekanan transisi energi.
Migas masih memegang peranan vital dalam menjaga keseimbangan energi dan fiskal Indonesia. Oleh karena itu, menjaga produksi minyak di level optimal, sekaligus mendorong efisiensi dan investasi di sektor hulu, menjadi bagian dari strategi komprehensif pemerintah untuk menghadapi era energi baru dengan tetap mengedepankan stabilitas nasional.
