HUKUM

Puan Maharani Tegaskan Pentingnya Kepercayaan Publik terhadap Institusi Hukum sebagai Pilar Demokrasi

Puan Maharani Tegaskan Pentingnya Kepercayaan Publik terhadap Institusi Hukum sebagai Pilar Demokrasi
Puan Maharani Tegaskan Pentingnya Kepercayaan Publik terhadap Institusi Hukum sebagai Pilar Demokrasi

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, kembali menegaskan pentingnya membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia. Menurutnya, kepercayaan masyarakat kepada lembaga hukum bukan sekadar simbol, tetapi merupakan fondasi utama yang menopang kehidupan demokrasi yang sehat dan berkeadaban.

Dalam berbagai kesempatan, Puan menekankan bahwa tanpa kepercayaan yang kokoh dari masyarakat, stabilitas demokrasi bisa terancam. Hal ini karena hukum adalah pondasi di mana hak-hak warga negara dijamin, dan setiap tindakan negara harus berlandaskan prinsip keadilan serta transparansi.

“Kepercayaan publik terhadap institusi hukum adalah fondasi penting dalam menjaga kehidupan berdemokrasi,” ujar Puan Maharani dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima redaksi.

Kepercayaan Publik: Pilar Keadilan dan Demokrasi

Lebih lanjut, Puan menyebut bahwa kepercayaan ini hanya bisa tumbuh jika masyarakat melihat negara benar-benar bertindak adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penerapan hukum yang tegas, objektif, dan bebas dari intervensi menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

“Kepercayaan tidak datang dengan sendirinya. Itu harus dibangun lewat proses hukum yang transparan, tanpa diskriminasi, serta memastikan semua pihak diperlakukan sama di hadapan hukum,” katanya.

Ketua DPR menambahkan bahwa integritas lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung sangat menentukan bagaimana persepsi masyarakat terhadap keadilan berjalan. Jika integritas itu goyah, maka yang terjadi adalah keraguan dan kekecewaan publik yang berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi.

Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

Di Indonesia, tantangan dalam menegakkan hukum masih banyak, mulai dari praktik korupsi, penegakan hukum yang terkadang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, hingga kurangnya transparansi dalam proses hukum. Semua ini menjadi sorotan yang harus segera diatasi demi membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Puan mengingatkan, penegakan hukum yang adil bukan hanya kewajiban pemerintah dan lembaga penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa, termasuk parlemen sebagai lembaga legislatif.

“Kita harus memastikan bahwa hukum bukan alat kekuasaan, tapi alat keadilan yang menjaga hak dan kewajiban setiap warga negara,” tegasnya.

Upaya DPR dalam Mendukung Penegakan Hukum yang Adil

Sebagai Ketua DPR, Puan Maharani menjelaskan bahwa DPR aktif mengawal dan mengawasi proses legislasi dan pengawasan terhadap penegakan hukum agar tetap sesuai prinsip keadilan. DPR juga mendorong adanya reformasi hukum secara berkelanjutan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga hukum serta pembaruan sistem peradilan agar lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“DPR berkomitmen mengawal kebijakan yang menjadikan penegakan hukum lebih adil dan merata. Ini adalah bagian dari fungsi pengawasan kami agar hukum benar-benar menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” kata Puan.

Harapan untuk Masa Depan Demokrasi Indonesia

Puan berharap, dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum, demokrasi di Indonesia dapat semakin kuat dan stabil. Hal ini juga akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

“Demokrasi sejati adalah demokrasi yang menghormati hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, institusi hukum harus berperan sebagai benteng terakhir yang melindungi hak-hak warga negara dan menjaga supremasi hukum,” tambahnya.

Penutup: Membangun Demokrasi melalui Penegakan Hukum yang Adil

Penegasan Ketua DPR Puan Maharani ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum adalah sebuah keharusan. Tanpa itu, demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini akan kehilangan fondasi utamanya.

Keadilan dan hukum yang berjalan seiring adalah kunci utama agar Indonesia dapat terus maju sebagai negara demokrasi yang berdaulat dan bermartabat. Sebagai pimpinan DPR, Puan terus mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersinergi, membangun, dan menjaga kepercayaan publik demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index