JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mendapat sorotan tajam terkait kinerja pengelolaan BUMN selama masa jabatannya. Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menyatakan bahwa kinerja BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir cenderung tidak fokus pada aspek profitabilitas dan kontribusi nyata bagi negara. Sebaliknya, pengelolaan BUMN dianggap lebih mengarah kepada praktik “Asal Bapak Senang” (ABS), yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu tanpa memperhatikan tujuan utama BUMN.

Pernyataan tersebut disampaikan Hari Purwanto dalam wawancara eksklusif dengan RMOL pada Minggu, 8 Juni 2025. Dia menegaskan bahwa BUMN sejatinya merupakan entitas usaha yang harus berorientasi pada keuntungan dan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan nasional.

"Sudah jelas yang namanya badan usaha harus memberikan keuntungan terutama kontribusi kepada negara. BUMN memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, melayani kepentingan umum, serta berkontribusi pada pembangunan nasional," ungkap Hari Purwanto.

Kritik Terhadap Manajemen BUMN di Era Erick Thohir

Hari Purwanto mengamati bahwa pengelolaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir tidak menunjukkan kinerja optimal yang mampu memaksimalkan pendapatan negara. Ia menyebut bahwa orientasi bisnis BUMN sering kali terdistorsi oleh kepentingan politik dan intervensi yang tidak tepat.

Menurutnya, hal ini membuat BUMN sulit beroperasi secara profesional dan transparan. Imbasnya, kinerja BUMN sebagai ujung tombak ekonomi negara pun menjadi tidak maksimal, bahkan menimbulkan kerugian finansial.

Lebih lanjut, Hari menilai bahwa paradigma pengelolaan BUMN yang mengedepankan aspek profitabilitas dan efisiensi harus kembali dikuatkan agar BUMN dapat berkontribusi nyata dalam mendukung target pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Peran Strategis BUMN dalam Perekonomian Nasional

Sebagai entitas usaha milik negara, BUMN memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Mereka tidak hanya bertugas untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang memberikan layanan dan infrastruktur publik.

“BUMN bukan hanya soal profit, tapi juga soal pelayanan publik dan kontribusi pembangunan. Jika kinerja BUMN tidak efektif, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat dan pembangunan nasional akan terhambat,” ujar Hari.

Menurutnya, fokus BUMN haruslah menyeimbangkan antara orientasi bisnis dan tanggung jawab sosial serta ekonomi kepada masyarakat luas.

Evaluasi dan Reformasi sebagai Solusi

Menyikapi kondisi ini, Hari Purwanto menilai sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran direksi BUMN. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMN berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

“Evaluasi diperlukan agar ada perbaikan manajemen dan agar BUMN tidak sekadar menjadi alat politik atau ajang bagi kepentingan tertentu. Reformasi harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten,” tegasnya.

Reformasi ini menurut Hari harus meliputi penguatan tata kelola perusahaan, profesionalisasi manajemen, serta penegakan akuntabilitas yang ketat.

Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas

Selain itu, Hari Purwanto juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Menurutnya, keterbukaan informasi dan pelaporan kinerja yang jelas akan meningkatkan kepercayaan publik dan investor.

“Keterbukaan dan akuntabilitas adalah kunci agar BUMN dapat berfungsi secara optimal. Jika tidak ada transparansi, praktik ABS akan semakin merajalela dan merugikan negara,” ujarnya.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Pengelolaan BUMN memang menghadapi banyak tantangan, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berubah. Namun, Hari yakin bahwa dengan reformasi dan evaluasi yang tepat, BUMN dapat bangkit dan memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa.

“BUMN harus menjadi lokomotif ekonomi nasional yang kuat dan berdaya saing. Untuk itu, perlu komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah dan manajemen BUMN, agar orientasi bisnis kembali ke jalur yang benar,” pungkas Hari Purwanto.

Kritikan terhadap kinerja Menteri BUMN Erick Thohir oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto, membuka diskusi penting mengenai arah dan fokus pengelolaan BUMN di Indonesia. Dengan desakan evaluasi menyeluruh dan reformasi manajemen, diharapkan BUMN dapat kembali berfungsi sebagai mesin penggerak ekonomi yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pembangunan nasional.

Dalam era yang semakin menuntut profesionalisme dan akuntabilitas, fokus pada profitabilitas dan pelayanan publik harus menjadi prioritas utama agar BUMN benar-benar menjadi milik rakyat dan negara, bukan sekadar ajang kepentingan sesaat atau praktik Asal Bapak Senang.