JAKARTA - Upaya memperkuat pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan kembali dilakukan oleh Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Provinsi Maluku melalui kerja sama strategis dengan Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Kedua lembaga resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk pemanfaatan layanan jasa perbankan, bertempat di Ruang Silapatua Kantor Badan Mutu KKP Maluku.

Kolaborasi ini mencakup pemanfaatan berbagai layanan perbankan digital yang disediakan oleh BNI, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses layanan keuangan yang cepat, aman, dan terintegrasi. Kerja sama ini juga bertujuan mendukung peningkatan efisiensi tata kelola keuangan dan pelayanan internal di lingkungan Badan Mutu KKP Maluku.

Dalam keterangannya, Kepala Badan Mutu KKP Maluku, M. Hatta Arisandi, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah dan institusi perbankan dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat di era digital.

“Mengingat pentingnya hal tersebut, maka bertempat di Ruang Silapatua Kantor Badan Mutu KKP Maluku, saya bersama Kasubag Umum menerima kunjungan Kepala BNI Wilayah Maluku dan tim dalam rangka penandatanganan PKS antara kedua instansi,” ungkap Hatta Arisandi.

Fokus pada Layanan Keuangan Modern dan Kemudahan Akses

Kerja sama ini mencakup penyediaan berbagai layanan perbankan modern, di antaranya adalah BNI Fleksi, BNI Fleksi Pensiun, BNI Griya, dan BNI Griya Multiguna, yang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pegawai dan mitra kerja Badan Mutu KKP Maluku.

Selain itu, implementasi Integrated Cash Management (ICM) dan sistem pembayaran tunjangan kinerja pegawai secara elektronik juga menjadi bagian dari perjanjian ini. Hal ini dinilai mampu mempercepat proses keuangan dan meminimalisasi kesalahan administratif dalam transaksi kepegawaian.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan antara Badan Mutu KKP Maluku dan BNI, terutama dalam pemanfaatan fasilitas perbankan yang tersedia,” ujar Arisandi.

Edukasi Layanan Prima untuk Tingkatkan Kualitas SDM

Dalam kerja sama ini, BNI tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Badan Mutu KKP Maluku. Salah satu inisiatif yang dijalankan adalah pemberian edukasi mengenai pelayanan prima (service excellent) kepada petugas pelayanan publik.

Langkah ini dianggap sejalan dengan misi reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis kompetensi, etika, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

“Sebagai bentuk komitmen pihak BNI kepada nasabah prioritas, maka dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik di Badan Mutu KKP Maluku, pihak BNI memberikan edukasi mengenai pelayanan prima atau service excellent,” jelas Arisandi.

Dukung Transformasi Digital dan Transparansi Keuangan

Melalui implementasi PKS ini, diharapkan seluruh proses keuangan di lingkungan Badan Mutu KKP Maluku dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan terdigitalisasi. Hal ini sekaligus memperkuat dukungan terhadap program-program digitalisasi keuangan pemerintah yang sedang digalakkan di berbagai instansi.

Selain manfaat operasional, kerja sama ini juga dinilai mampu mempercepat proses digitalisasi layanan publik di sektor kelautan dan perikanan, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran, penyaluran insentif, dan pelayanan kepada stakeholder industri perikanan di Maluku.

Komitmen Implementasi Segera

Kepala Badan Mutu KKP Maluku juga menyampaikan harapannya agar kerja sama ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan, namun dapat segera diimplementasikan dalam bentuk kegiatan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh pihak.

“Kami juga mengharapkan PKS ini segera diimplementasikan sehingga manfaat positif dari perjanjian kerja dapat langsung dirasakan oleh kedua pihak,” tegasnya.

Kolaborasi ini menandai langkah konkret Pemerintah Provinsi Maluku, melalui Badan Mutu KKP, dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mendukung pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Implementasi sistem keuangan modern dan edukasi layanan menjadi komponen utama dalam memastikan kualitas pelayanan publik terus meningkat, sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha perikanan di wilayah timur Indonesia.