JAKARTA - PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, yang merupakan peta jalan pengembangan sistem kelistrikan nasional selama sepuluh tahun ke depan. Dalam upaya tersebut, PLN siap bekerja sama dengan pihak swasta melalui skema Independent Power Producer (IPP) untuk membangun pembangkit listrik baru.
Porsi Swasta dalam RUPTL 2025–2034
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan porsi lebih besar kepada pihak swasta dalam pembangunan pembangkit listrik sesuai dengan RUPTL 2025–2034. “Jadi 71 gigawatt itu porsi yang paling besar, kurang lebih sekitar 60 persen kita akan serahkan kepada swasta,” ujar Bahlil dalam peresmian proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, pada Senin 20 JANUARI 2025
Bahlil menambahkan bahwa keterlibatan swasta ini akan dituangkan dalam skema IPP melalui pelelangan proyek. Namun, ia menekankan bahwa hanya swasta yang memiliki kredibilitas dan sejalan dengan pemerintah yang akan dilibatkan. “Swasta yang kredibel, swasta yang searah dengan pemerintah, bukan swasta yang membuat gerakan tambahan di luar apa yang dilakukan pemerintah,” tegasnya.
Target Pembangunan Pembangkit Listrik dan Transmisi
Dalam RUPTL 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 gigawatt (GW), dengan 70% di antaranya berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Selain itu, pembangunan jaringan transmisi listrik juga menjadi fokus utama, dengan panjang transmisi tambahan sekitar 48.000 kilometer sirkuit. Bahlil menjelaskan bahwa pengembangan transmisi ini sangat vital untuk mendukung pemanfaatan EBT secara optimal dan mendukung proses transisi energi.
Investasi yang Diperlukan
Untuk merealisasikan RUPTL 2025–2034, PLN memperkirakan investasi yang dibutuhkan mencapai Rp2.400 triliun. Namun, dengan kapasitas keuangan yang terbatas, PLN hanya mampu membiayai sekitar Rp70 triliun hingga Rp100 triliun. Oleh karena itu, PLN membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pengembang listrik swasta untuk berinvestasi dalam proyek-proyek EBT. “Maka kita buka kesempatan seluas-luasnya kepada IPP. Makanya, komposisi proyek-proyek EBT itu juga akan dominan IPP, 60%-70%,” ujar Zainal Arifin, EVP Aneka Energi Terbarukan PLN.
Komitmen PLN dalam Implementasi RUPTL
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa PLN siap menjalankan arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menyukseskan RUPTL 2025–2034. “Kami siap menjalankan arahan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia dalam menyukseskan RUPTL PLN 2025–2034 dengan bersinergi dengan pihak swasta untuk pengembangan pembangkit,” ujar Darmawan.
Darmawan menambahkan bahwa PLN akan mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 8%. “Kami siap mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di masa depan untuk mendukung pertumbuhan 8 persen,” katanya.
Tantangan dan Peluang dalam RUPTL 2025–2034
Implementasi RUPTL 2025–2034 menghadirkan tantangan dan peluang. Tantangan utama meliputi kebutuhan investasi yang besar, pengembangan teknologi EBT, serta pembangunan infrastruktur transmisi yang masif. Namun, peluang besar juga terbuka bagi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek EBT, yang sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mencapai target net zero emission pada 2060.
Melalui kolaborasi antara PLN dan pihak swasta, diharapkan RUPTL 2025–2034 dapat terwujud dengan sukses, meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional, dan mendukung transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
PT PLN (Persero) siap bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengimplementasikan RUPTL 2025–2034. Dengan melibatkan swasta melalui skema IPP, diharapkan pembangunan pembangkit listrik baru dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Komitmen PLN dan pemerintah dalam mewujudkan RUPTL ini akan menjadi kunci dalam mencapai target peningkatan kapasitas pembangkit listrik dan transisi energi menuju sumber energi terbarukan.
