JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 333,5 miliar untuk tahun 2026. 

Anggaran ini dialokasikan sebagai dukungan penuh terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta pendanaan terorisme. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan rincian anggaran tersebut saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.

Ivan menjelaskan, pagu anggaran 2026 dibagi menjadi dua fokus utama, yakni Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta Pendanaan Terorisme sebesar Rp 97,5 miliar. Sisanya, sebesar Rp 236 miliar, digunakan untuk Program Dukungan Manajemen yang mencakup seluruh kegiatan operasional dan penguatan internal.  “Pagu per program tersebut sudah termasuk dukungan pelaksanaan prioritas presiden dalam RO khusus sebesar Rp 22,7 miliar,” ucap Ivan.

Anggaran tersebut merupakan lanjutan dari realisasi 2025, di mana PPATK memiliki pagu sebesar Rp 400 miliar dengan efisiensi Rp 19,8 miliar sehingga tersisa Rp 380,2 miliar. 

Dari jumlah itu, PPATK berhasil merealisasikan delapan program prioritas nasional dengan capaian 99,1 persen dari pagu tersedia. Hal ini menunjukkan konsistensi lembaga dalam mendukung program pemerintah secara efektif dan terukur.

Peran Strategis PPATK dalam Pencegahan Kejahatan

PPATK berperan langsung dalam program prioritas pemerintah, termasuk Asta Cita ke-7 yang menekankan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Selain itu, program ini mencakup pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan. 

Kontribusi PPATK diarahkan untuk menciptakan sistem antikorupsi dan antipencucian uang yang efektif, sistematis, dan berkelanjutan.

Selain itu, PPATK juga mengoptimalkan penerimaan negara melalui strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, serta penelusuran aset hasil kejahatan. 

Fokus tersebut dilaksanakan secara inklusif dengan memanfaatkan intelijen keuangan untuk mendukung pengawasan. Langkah ini diharapkan meningkatkan efektivitas upaya pencegahan kejahatan finansial di Indonesia.

Kegiatan PPATK tidak hanya bersifat internal, tetapi juga menjangkau pihak pelapor dan masyarakat. Hal ini mencakup edukasi, penguatan laporan, dan koordinasi lintas instansi. Dengan pendekatan ini, PPATK berkontribusi pada pembangunan sistem keuangan yang aman, transparan, dan akuntabel.

Rencana Kerja Prioritas Tahun 2026

Rencana kerja PPATK 2026 menitikberatkan pada pemenuhan kewajiban internasional serta penguatan posisi Indonesia di kancah global. 

Implementasi Strategi Nasional TPPU, TPPT, dan PPSPM menjadi prioritas utama untuk memperkuat kerangka antikejahatan finansial. Selain itu, PPATK juga akan meningkatkan pemanfaatan produk intelijen keuangan untuk mendukung program Asta Cita.

Optimalisasi pelaporan dari pihak pelapor menjadi fokus penting dalam meningkatkan kualitas data dan kecepatan penanganan kasus.

PPATK menargetkan cakupan pelaporan lebih luas serta modernisasi sarana dan prasarana teknologi informasi. Dengan demikian, integrasi data dan kemampuan analisis dapat diperkuat secara signifikan.

Selain itu, PPATK juga mengedepankan program peningkatan kapasitas SDM untuk memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan lancar. 

Pelatihan, pengembangan kompetensi, dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Langkah ini diharapkan memperkuat efektivitas lembaga dalam menghadapi dinamika kejahatan finansial yang terus berkembang.

Efisiensi dan Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran PPATK tahun 2026 dilakukan dengan prinsip efisiensi dan transparansi tinggi. Pengalokasian dana diarahkan untuk program yang berdampak langsung terhadap pencegahan kejahatan finansial. Hal ini menunjukkan komitmen PPATK untuk memastikan setiap rupiah digunakan secara optimal dan terukur.

Dukungan anggaran digunakan untuk program pencegahan, penguatan manajemen, dan pengembangan teknologi informasi. Langkah ini memungkinkan PPATK menjalankan fungsinya secara maksimal dalam mendeteksi transaksi mencurigakan. 

Efisiensi juga terlihat dari pengalaman tahun sebelumnya, di mana realisasi program mencapai 99,1 persen dari pagu yang tersedia.

Selain itu, pengelolaan anggaran mencakup integrasi data lintas instansi dan optimalisasi pemanfaatan produk intelijen. 

Dengan pendekatan ini, PPATK mampu memberikan informasi yang lebih cepat, akurat, dan dapat ditindaklanjuti. Strategi pengelolaan anggaran yang matang menjadi landasan keberhasilan seluruh program prioritas PPATK.

Dukungan terhadap Reformasi Nasional

PPATK mendukung reformasi politik, hukum, dan birokrasi melalui penguatan sistem antikorupsi dan antipencucian uang. Aktivitas pencegahan kejahatan finansial selaras dengan target pemerintah dalam RPJMN 2025–2029. 

Hal ini menunjukkan peran PPATK sebagai lembaga strategis dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Optimalisasi penelusuran aset hasil kejahatan di bidang korupsi, narkotika, judi, dan lingkungan hidup menjadi fokus penting. Pendekatan inklusif dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kapasitas SDM. 

Dengan demikian, PPATK menjadi garda terdepan dalam menciptakan sistem keuangan yang aman, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, strategi ini juga berkontribusi pada optimalisasi penerimaan negara. Penanganan TPPU dan TPPT secara efektif dapat meminimalkan kerugian negara sekaligus meningkatkan integritas sistem keuangan. 

Langkah-langkah ini memastikan bahwa program prioritas pemerintah dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Penguatan Kapasitas dan Modernisasi

PPATK menekankan modernisasi sarana dan prasarana teknologi informasi untuk mendukung seluruh program prioritas. Perbaikan infrastruktur teknologi memungkinkan analisis transaksi keuangan lebih cepat dan akurat. 

Hal ini juga mendukung strategi nasional dalam memantau, mendeteksi, dan mencegah kejahatan finansial secara proaktif.

Selain infrastruktur, pengembangan kapasitas SDM menjadi prioritas untuk meningkatkan kinerja lembaga. Pelatihan, pengembangan kompetensi, dan manajemen pengetahuan dijalankan secara berkesinambungan. 

Dengan kombinasi teknologi dan SDM yang mumpuni, PPATK siap menghadapi tantangan kejahatan finansial yang semakin kompleks pada 2026.