JAKARTA - Upaya pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda di wilayah paling timur Indonesia terus menunjukkan progres signifikan. Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa hingga awal Februari 2026, lima titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Pegunungan telah beroperasi secara penuh dan optimal.
Kehadiran dapur-dapur ini menjadi tumpuan harapan bagi ribuan pelajar di wilayah pegunungan tengah untuk mendapatkan asupan nutrisi yang layak dan seimbang. Operasionalisasi yang berjalan lancar ini sekaligus membuktikan bahwa tantangan logistik di medan yang sulit bukan menjadi penghalang bagi keberlangsungan program strategis nasional tersebut.
Distribusi Unit Layanan Gizi di Jayawijaya dan Yahukimo
Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Badan Gizi Nasional, persebaran unit layanan pemenuhan gizi di Papua Pegunungan saat ini masih terkonsentrasi di dua kabupaten utama, yakni Jayawijaya dan Yahukimo. Ketua Kelompok SPPG Papua Pegunungan, Wahyu Adi Pratama, merinci bahwa dari total lima unit yang ada, mayoritas berada di jantung wilayah pegunungan.
“Dapur MBG yang telah beroperasi di Papua Pegunungan sebanyak lima, empat diantaranya berjalan secara baik di Kabupaten Jayawijaya, sementara satunya di Kabupaten Yahukimo,” tutur Wahyu Adi Pratama saat memberikan keterangan di Wamena.
Meskipun Jayawijaya memiliki jumlah unit lebih banyak, secara historis Kabupaten Yahukimo tercatat sebagai pionir dalam pelaksanaan program ini di tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan semangat inisiatif lokal yang tinggi dalam mendukung pemenuhan gizi anak sekolah sejak awal peluncuran program secara nasional.
Yahukimo Sebagai Pionir Pelaksanaan Program MBG Lokal
Menariknya, operasionalisasi dapur di Yahukimo yang dikelola oleh Yayasan Baliem Bakti Papua ternyata sudah dimulai sejak awal tahun 2025. Langkah awal ini mendahului pergerakan dapur-dapur serupa yang ada di Jayawijaya. Hal ini menjadikan Yahukimo sebagai model percontohan bagi wilayah lain di Papua Pegunungan dalam hal manajemen dapur gizi mandiri.
“Dapur MBG di Kabupaten Yahukimo telah lebih dulu berjalan beberapa bulan, kemudian dapur MBG di Kabupaten Jayawijaya. Jadi, dapat dikatakan, program MBG lebih dulu berjalan di Kabupaten Yahukimo dengan penerima manfaat hingga saat ini berjumlah 1.086 dari 18 satuan pendidikan mulai PAUD hingga SMA/SMK,” jelas Wahyu.
Keberhasilan di Yahukimo ini menunjukkan bahwa keterlibatan organisasi kemasyarakatan atau yayasan lokal sangat efektif dalam menjangkau satuan pendidikan yang tersebar, mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga tingkat menengah atas.
Kolaborasi Yayasan dalam Pengelolaan Ribuan Paket Gizi
Di Kabupaten Jayawijaya, perkembangan jumlah dapur menunjukkan tren yang positif. Dari semula hanya dua unit, kapasitas pelayanan terus ditingkatkan hingga kini mencapai empat dapur aktif. Untuk memastikan profesionalitas dan ketepatan distribusi, pengelolaan dapur-dapur ini dipercayakan kepada beberapa organisasi sosial yang memiliki rekam jejak kuat di tanah Papua.
Wahyu memaparkan bahwa saat ini terdapat tiga organisasi utama yang menjadi tulang punggung operasional di Jayawijaya, yaitu Yayasan Kitong Bisa, Yayasan Yapis, dan Yayasan Baliem Bhakti Papua. Sinergi antar-lembaga ini mampu memproduksi ribuan paket makanan bergizi setiap harinya untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah di sekitar Wamena.
“Dari empat dapur pelayanan MBG yang dikelola oleh tiga organisasi, yaitu Yayasan Kitong Bisa, Yayasan Yapis dan Yayasan Baliem Bhakti Papua dengan setiap dapur mengelola kurang lebih 3.500-4.000 paket MBG,” ungkapnya. Dengan kapasitas tersebut, satu dapur mampu melayani kebutuhan nutrisi ribuan siswa, yang merupakan investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia di wilayah tersebut.
Ambisi Perluasan Layanan ke Enam Kabupaten Lainnya
Meskipun capaian saat ini dinilai sudah berjalan pada jalur yang benar, Badan Gizi Nasional tidak ingin berhenti di dua kabupaten saja. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan anak-anak di kabupaten lain yang memiliki akses geografis lebih menantang juga mendapatkan hak gizi yang sama.
Pihak SPPG Papua Pegunungan terus melakukan koordinasi intensif dengan jajaran pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk menyelaraskan visi perluasan jangkauan program. Hal ini sangat krusial mengingat Provinsi Papua Pegunungan memiliki karakteristik wilayah yang unik dan membutuhkan penanganan logistik yang khusus.
Kami berharap ke depan tidak hanya lima dapur MBG di dua kabupaten, tetapi akan terus bertambah di enam kabupaten lain di Papua Pegunungan, sehingga saran pemenuhan gizi dapat menyentuh generasi muda daerah ini.
Perluasan ke enam kabupaten lainnya di Papua Pegunungan diharapkan dapat segera terealisasi agar pemerataan akses kesehatan melalui nutrisi gratis ini benar-benar dirasakan oleh seluruh anak sekolah di wilayah pegunungan, tanpa terkecuali. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen besar pemerintah untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam mendapatkan asupan gizi berkualitas untuk masa depan mereka.
