JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menata ulang pengelolaan sektor pertambangan nasional membuka peluang baru bagi perusahaan pelat merah. 

PT Aneka Tambang Tbk menyatakan kesiapan menjalankan peran strategis jika dipercaya mengelola PT Agincourt Resources. Sikap ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung kebijakan negara di sektor sumber daya alam.

Wacana pengalihan pengelolaan muncul seiring pencabutan izin usaha sejumlah perusahaan di wilayah Sumatra. Pemerintah menilai perlu langkah lanjutan agar aset pertambangan tetap produktif dan bermanfaat. Dalam konteks tersebut, peran BUMN dinilai penting untuk menjaga kesinambungan usaha.

Agincourt Resources menjadi salah satu perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah. Perusahaan tersebut selama ini mengelola Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Keberadaan tambang ini memiliki peran ekonomi signifikan bagi daerah dan tenaga kerja lokal.

Komitmen Antam Sebagai BUMN

Manajemen Antam menegaskan kesiapan menjalankan penugasan pemerintah apabila secara resmi diberikan. Sebagai badan usaha milik negara, Antam memandang penugasan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional. Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya memastikan manfaat sumber daya alam sebesar-besarnya bagi negara.

Antam menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya emas harus memberikan nilai tambah optimal di dalam negeri. Selain aspek ekonomi, perusahaan juga menekankan pentingnya penguatan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam nasional. Prinsip ini menjadi dasar kesiapan Antam menerima mandat pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, Antam berkomitmen menerapkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab. Aspek keberlanjutan dan kepedulian lingkungan menjadi perhatian utama. Perusahaan juga menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Koordinasi Dengan Pemerintah Dan Pemangku Kepentingan

Antam menyatakan akan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah terkait rencana pengelolaan tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Setiap tahapan akan dirancang secara terukur dan transparan.

Selain pemerintah, Antam juga akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik. Keterbukaan informasi menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.

Perusahaan menegaskan akan menyampaikan perkembangan rencana pengelolaan kepada publik. Informasi tersebut akan disampaikan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi seluruh pihak terkait.

Kebijakan Pemerintah Atas Pencabutan Izin

Pemerintah sebelumnya mencabut izin usaha 28 perusahaan yang beroperasi di Sumatra. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari penegakan aturan dan tata kelola usaha. Namun, pemerintah juga mempertimbangkan dampak ekonomi dari kebijakan tersebut.

Untuk lahan usaha kehutanan, pengelolaan diserahkan kepada badan usaha milik negara yang ditunjuk. Sementara itu, sektor pertambangan dialihkan kepada holding BUMN pertambangan atau anak usahanya. Antam menjadi salah satu entitas yang dipertimbangkan untuk pengelolaan tambang.

Dalam daftar perusahaan yang izinnya dicabut, terdapat satu izin usaha pertambangan milik Agincourt Resources. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari grup usaha nasional. Pengelolaan selanjutnya diharapkan tetap menjaga keberlangsungan operasional tambang.

Menjaga Keberlanjutan Operasi Dan Tenaga Kerja

Agincourt Resources tercatat mempekerjakan lebih dari tiga ribu karyawan. Mayoritas tenaga kerja tersebut berasal dari masyarakat lokal di sekitar wilayah tambang. Keberlangsungan operasional menjadi faktor penting bagi stabilitas ekonomi daerah.

Pemerintah menilai pengalihan pengelolaan kepada BUMN bertujuan melindungi mata pencaharian pekerja. Aktivitas ekonomi di sekitar tambang diharapkan tetap berjalan. Dengan demikian, dampak sosial dari pencabutan izin dapat diminimalkan.

Selain menjaga lapangan kerja, pengelolaan oleh BUMN diharapkan mampu menambah nilai bagi negara. Pengelolaan ke depan diharapkan lebih terarah dan memberikan kontribusi optimal. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyeimbangkan penegakan hukum dan keberlanjutan ekonomi nasional.