JAKARTA - Pemerintah Indonesia masih mencermati secara hati-hati rencana keterlibatan dalam Dewan Perdamaian yang digagas Amerika Serikat.
Isu utama yang kini menjadi perhatian adalah kepastian iuran yang harus dibayarkan oleh Indonesia. Hingga kini, keputusan resmi terkait hal tersebut masih menunggu arahan Kementerian Luar Negeri.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa kementeriannya belum menerima ketentuan final mengenai besaran iuran. Koordinasi lintas kementerian terus dilakukan agar keputusan yang diambil sesuai kepentingan nasional. Pemerintah ingin memastikan setiap langkah berjalan terukur dan bertanggung jawab.
Kesiapan Indonesia untuk terlibat tidak terlepas dari komitmen terhadap perdamaian global. Namun, aspek pembiayaan dan mekanisme pelaksanaan tetap menjadi pertimbangan utama. Karena itu, pemerintah memilih bersikap menunggu sebelum mengambil keputusan final.
Menunggu Keputusan Diplomatik
Kementerian Pertahanan menyatakan akan mengikuti keputusan yang ditetapkan Kementerian Luar Negeri. Sjafrie menegaskan pihaknya tidak akan melangkah sendiri dalam isu yang bersifat internasional. Sinkronisasi kebijakan menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan.
“Ya, kalau dari Kementerian Pertahanan, kita menunggu keputusan dari Menteri Luar Negeri tentang iuran-iuran itu,” ujar Sjafrie. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa jalur diplomatik menjadi rujukan utama. Kemenhan hanya akan bertindak setelah ada arahan resmi.
Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintah ingin memastikan setiap komitmen internasional selaras dengan kemampuan nasional. Langkah kehati-hatian ini juga bertujuan menghindari beban fiskal yang tidak terencana.
Skema Pendanaan Mandiri
Sjafrie menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia akan dijalankan dengan skema pendanaan mandiri. Pemerintah mengutamakan pemanfaatan sumber daya yang telah dimiliki TNI. Dengan demikian, kebutuhan tambahan dapat ditekan seminimal mungkin.
“Tetapi yang pasti bahwa pelibatan ini adalah self-funded. Di mana kita mengutamakan kemampuan yang ada untuk kita siapkan pasukan kita,” katanya. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam perencanaan kontribusi Indonesia. Pemerintah tidak ingin bergantung pada pembiayaan eksternal.
Pendekatan pendanaan mandiri dinilai sejalan dengan kemandirian pertahanan nasional. TNI telah memiliki pengalaman dalam berbagai misi internasional. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam menjalankan tugas perdamaian.
Kesiapan Pasukan Bertahap
Panglima TNI disebut telah menyiapkan satu brigade untuk mendukung misi Dewan Perdamaian. Pengiriman pasukan akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan. Tahap awal diawali dengan pengiriman tim pendahulu.
“Dan saya kira Panglima sudah memperlihatkan satu brigade dan kita akan kirim per batalion dan sebelumnya kita kirim 50 orang untuk tim advance,” ucap Sjafrie. Langkah ini menunjukkan kesiapan operasional TNI. Pemerintah ingin memastikan setiap tahap berjalan efektif.
Pendekatan bertahap dinilai penting untuk menyesuaikan kondisi lapangan. Evaluasi akan dilakukan sebelum pengiriman pasukan berikutnya. Dengan cara ini, risiko dapat dikelola secara lebih baik.
Sikap DPR dan Pembiayaan
Ketua Komisi I DPR RI menegaskan bahwa APBN tidak memuat alokasi dana untuk iuran Dewan Perdamaian. APBN telah disahkan sebelumnya dengan nilai yang telah disepakati. Karena itu, tidak terdapat slot anggaran khusus untuk kebutuhan tersebut.
“Kalau dari APBN kan kita belum slot ya. APBN itu digedok tanggal 23 September tahun lalu. Ketika digedok Rp187,1 triliun, tentu tidak ada itu,” katanya. Pernyataan ini menegaskan posisi fiskal negara saat ini. DPR menekankan pentingnya transparansi pembiayaan.
Meski begitu, DPR membuka peluang adanya sumber pembiayaan lain. Sumber tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik. Partisipasi Indonesia dinilai dapat membawa manfaat strategis.
Kepentingan Strategis dan Perdamaian
“Nanti kalau memang ada sumber-sumber pembiayaan yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini bagian dari national pride kita, kebanggaan nasional,” ujar Utut. Ia menilai keterlibatan Indonesia memiliki nilai strategis jangka panjang. Dunia internasional yang saling terhubung membuka peluang keuntungan lain.
Utut juga menyinggung potensi dukungan peralatan dan alih teknologi. “Misalnya nanti ada dukungan peralatan, dukungan ToT dan yang lain-lain,” katanya. Manfaat tersebut dinilai dapat memperkuat kapasitas pertahanan nasional.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan kesiapan bergabung jika diminta secara resmi. Keputusan ini didorong oleh tujuan mempercepat perdamaian di Gaza. Presiden Prabowo disebut memiliki kehendak kuat untuk berpartisipasi demi tujuan kemanusiaan.
