JAKARTA - Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) semakin mendapat perhatian besar dari regulator keuangan. Dengan jangkauan yang dekat ke masyarakat dan peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah, BPD dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi wilayah sekaligus penopang daya saing nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa transformasi BPD bukan hanya sebatas pilihan, melainkan keharusan yang mendesak demi menjawab tantangan industri perbankan yang kian kompetitif.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa BPD harus terus memperkuat diri di tengah era digitalisasi perbankan. Menurutnya, penguatan tersebut harus dilaksanakan melalui transformasi menyeluruh agar BPD dapat menjaga perannya sebagai lembaga intermediasi dan pendorong ekonomi lokal.
“Meski menghadapi keterbatasan struktural, BPD terbukti mampu menjaga kinerja intermediasi dan ketahanan perbankan dengan baik. Peran strategis BPD sebagai mitra pemerintah daerah menjadikannya lokomotif pembangunan dan inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri,” ujar Dian.
Kinerja Solid di Tengah Tantangan
Data kinerja BPD menunjukkan tren positif. Aset BPD tumbuh rata-rata 7,29 persen, sementara kredit meningkat 6,82 persen, angka yang mendekati capaian bank umum. Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), BPD juga mencatat pertumbuhan sebesar 7,30 persen, menandakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BPD masih sangat kuat.
Selain itu, BPD mampu menjaga kualitas kredit dan mempertahankan level permodalan yang memadai. Walaupun menghadapi berbagai keterbatasan, performa intermediasi tetap terjaga dengan baik. Hal ini menjadi bukti bahwa BPD tetap relevan di tengah persaingan perbankan nasional yang semakin mengandalkan inovasi teknologi dan efisiensi operasional.
Sinergi dan Konsolidasi
OJK mendorong sinergi antar-BPD melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Inisiatif ini diharapkan mampu memperkuat resiliensi serta meningkatkan daya saing BPD lewat kolaborasi yang lebih erat antara induk dan anggota KUB.
Tidak hanya itu, OJK juga menyoroti pentingnya konsolidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau kota untuk berada di bawah koordinasi BPD. Sinergi tersebut diyakini dapat meningkatkan kontribusi perbankan terhadap pembiayaan sektor mikro, sekaligus memperkuat tata kelola yang lebih baik di level BPR.
“Transformasi BPD bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan dukungan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris, BPD diharapkan mampu mewujudkan dirinya sebagai ‘Regional Champion’ melalui sinergi, kolaborasi, dan berinovasi demi memperkuat perekonomian daerah sekaligus menopang daya saing nasional,” tegas Dian.
Roadmap Penguatan 2024–2027
Untuk mengarahkan langkah transformasi, OJK bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) telah menyusun Roadmap Penguatan BPD 2024–2027. Dokumen strategis ini menjadi acuan dalam menata masa depan BPD agar lebih adaptif, modern, dan tangguh menghadapi tantangan industri.
Roadmap tersebut memiliki empat pilar utama:
Penguatan struktur dan keunggulan BPD mencakup konsolidasi, permodalan, tata kelola, manajemen risiko, pengembangan SDM, efisiensi operasional, dan inovasi produk.
Akselerasi transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal serta peningkatan ketahanan digital.
Penguatan peran BPD terhadap perekonomian daerah dan nasional dengan memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, mendukung pengembangan perbankan syariah, memperluas pembiayaan UMKM, serta meningkatkan edukasi dan inklusi keuangan.
Penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan agar lebih cepat, terintegrasi, serta mampu mendorong daya saing industri perbankan daerah.
Pilar Perekonomian Daerah
Kehadiran BPD tidak hanya sebatas lembaga perbankan yang melayani kebutuhan finansial masyarakat daerah. Lebih jauh, BPD berfungsi sebagai pilar pembangunan ekonomi wilayah. Dengan jaringan yang luas dan dekat dengan masyarakat, BPD memiliki potensi untuk memperkuat struktur perekonomian lokal.
OJK meyakini, jika transformasi dijalankan dengan konsisten, BPD bisa menjelma menjadi penopang daya saing nasional. BPD tidak hanya berperan sebagai penyalur kredit, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan, dan mendorong inklusi keuangan di daerah.
Tantangan di Era Digital
Sejalan dengan perkembangan global dan digitalisasi yang semakin cepat, BPD menghadapi tantangan besar. Transformasi digital menjadi aspek vital agar BPD tetap eksis di tengah persaingan yang ketat. Perubahan perilaku nasabah yang cenderung mengedepankan layanan digital, seperti mobile banking dan transaksi daring, membuat BPD harus memperkuat infrastruktur teknologi informasi.
Dengan akselerasi transformasi digital, BPD diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat keamanan sistem perbankan. Upaya ini bukan hanya untuk mempertahankan eksistensi, tetapi juga agar BPD bisa beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat modern.
Harapan ke Depan
Keberhasilan BPD dalam menjalankan transformasi akan sangat ditentukan oleh komitmen berbagai pihak, mulai dari pemegang saham hingga jajaran direksi dan komisaris. Dukungan penuh dari pemerintah daerah juga menjadi faktor penting agar BPD benar-benar dapat menjadi motor pembangunan ekonomi di wilayah masing-masing.
Dengan kinerja solid yang sudah ditunjukkan, serta arah kebijakan yang jelas melalui Roadmap 2024–2027, BPD diharapkan mampu melangkah lebih jauh. Transformasi yang dijalankan tidak hanya memperkuat daya saing, tetapi juga mempertegas peran BPD sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.
Jika konsistensi dijaga, maka cita-cita menjadikan BPD sebagai “Regional Champion” bukan sekadar jargon, melainkan sebuah kenyataan yang akan menopang perekonomian nasional dari akar rumput.