JAKARTA - Akses listrik kini bukan sekadar kenyamanan, melainkan kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan seluruh desa yang belum teraliri listrik akan mendapatkan akses energi dalam lima tahun ke depan. Program ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Musa Rajekshah, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, yang menekankan pentingnya listrik untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Di wilayah Sumatera Utara (Sumut), masih terdapat beberapa daerah yang belum menikmati pasokan listrik, antara lain di Pulau Nias, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, dan wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut 2024, PLN telah menjangkau 99,23 persen rumah tangga, namun masih ada 45 desa yang belum teraliri listrik. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah.
“Sangat mengapresiasi program Kementerian ESDM yang dimotori oleh Pak Menteri Bahlil Lahadalia untuk pembangunan dan menyuplai kebutuhan listrik kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil yang belum teraliri listrik,” ujar Ijeck. Ia menekankan bahwa kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan akses jalan menuju perkampungan yang sulit dijangkau, termasuk melintasi perbukitan, sungai, hingga lautan, seperti yang terjadi di Kepulauan Nias.
Meski tantangan geografis cukup besar, Ijeck optimistis seluruh daerah di Sumut akan segera teraliri listrik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Program ini juga merupakan arahan dari Bapak Presiden, agar masyarakat yang berada di daerah terpencil dapat teraliri listrik,” jelasnya. Ia menambahkan, listrik saat ini menjadi kebutuhan vital, bukan sekadar penerangan. Listrik mendukung berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari menghidupkan peralatan elektronik, penerangan rumah, hingga transportasi berbasis listrik.
Menurut Ijeck, keberhasilan program ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan. “Kita yakin, Presiden Prabowo mempunyai pandangan yang sangat luar biasa untuk Indonesia ke depannya. Tidak hanya soal listrik, program-program Pak Prabowo seperti ketahanan pangan dan infrastruktur mulai dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya. Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Ijeck berjanji akan terus mengawasi pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara, memastikan semua program pemerintah berjalan untuk kepentingan masyarakat.
Dalam skala nasional, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akan menjadi solusi utama untuk menyalurkan listrik ke desa-desa terpencil, pegunungan, dan pulau-pulau yang belum terjangkau jaringan listrik. “Tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa dalam waktu 4-5 tahun, Insyaallah desa-desa yang tidak ada listrik akan kita pasang listriknya melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), kerjasama nanti swasta, PLN, sama negara (pemerintah),” ujarnya saat acara peresmian pengoperasian dan pembangunan proyek energi terbarukan di 15 provinsi serta peningkatan produksi minyak 30 ribu barel Blok Cepu, Kamis di Bondowoso, Jawa Timur.
Bahlil menekankan, saat ini masih ada sekitar 5.600 desa yang belum menikmati akses listrik. Upaya ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara, termasuk hak atas energi. Menurutnya, pemerataan listrik di seluruh nusantara mencerminkan keadilan sosial dan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang merata, dari Aceh hingga Papua.
Program listrik desa ini juga diharapkan menjadi katalis bagi perkembangan ekonomi lokal. Dengan adanya listrik, fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat lebih optimal, usaha mikro dan kecil bisa berkembang, serta konektivitas masyarakat terhadap informasi dan teknologi meningkat. Listrik yang merata juga mendukung pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang baru di sektor industri, pariwisata, dan transportasi.
Pemerintah menekankan kolaborasi antara negara, PLN, dan pihak swasta sebagai strategi penting dalam mempercepat distribusi listrik ke desa-desa terpencil. Pendekatan ini dianggap efisien, karena memanfaatkan sumber daya yang ada, teknologi terbaru, serta keahlian dari berbagai pihak untuk menjangkau lokasi-lokasi sulit.
Selain itu, strategi pembangunan listrik desa tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan. Dengan penggunaan PLTS, pemerintah memanfaatkan energi terbarukan yang ramah lingkungan, menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta mendukung target nasional dalam transisi energi bersih.
Program listrik desa yang digagas Kementerian ESDM menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam pemerataan energi dan pembangunan nasional. Dukungan anggota DPR RI seperti Musa Rajekshah dan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto menjadi penguat dalam pelaksanaan program ini. Dengan kolaborasi PLN, pemerintah, dan pihak swasta, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan, seluruh desa yang belum teraliri listrik diharapkan dapat menikmati akses energi dalam lima tahun mendatang. Hal ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.