Rekening Kolektif Bansos Dipercepat

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak, Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat proses pembukaan rekening kolektif dengan menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini dilakukan berdasarkan pemutakhiran data penerima bansos yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga penyaluran bansos dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data ini bersifat dinamis. Setiap tiga bulan, bansos disalurkan dengan mengacu pada data terbaru hasil pemutakhiran BPS. Namun, data tersebut kerap menemukan penerima baru yang belum memiliki nomor rekening bank. Oleh karena itu, Kemensos membuka rekening baru bagi keluarga penerima yang belum memiliki rekening, agar proses penyaluran bansos dapat berjalan lancar.

Tantangan Pembukaan Rekening Kolektif dan Solusi Sinergi dengan Himbara

Proses pembukaan rekening kolektif tidak tanpa hambatan. Gus Ipul menyebutkan bahwa Himbara dan perbankan memerlukan waktu yang tidak singkat untuk memproses data yang dikirimkan. Data tersebut harus dibersihkan, disaring sesuai kriteria, dan baru kemudian yang memenuhi syarat diteruskan untuk dibuka rekeningnya, sementara data yang tidak memenuhi syarat dikembalikan. Tahapan ini memakan waktu sekitar dua hingga tiga bulan, sehingga berpotensi memperlambat penyaluran bansos.

Menanggapi hal tersebut, Kemensos telah melakukan diskusi dan koordinasi intensif dengan Himbara untuk mempercepat proses pembukaan rekening kolektif. Gus Ipul menyampaikan rasa optimisnya bahwa solusi yang telah ditemukan akan mempercepat pembukaan rekening sehingga distribusi bantuan sosial bisa lebih efisien. Setelah rekening dibuka, Kemensos juga menyiapkan pembagian kartu bansos secara langsung ke rumah penerima manfaat, untuk memastikan bantuan bisa langsung diterima.

Pemutakhiran Data DTSEN sebagai Fondasi Penyaluran Bansos

Penyaluran bansos oleh Kemensos tetap berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang terus diperbarui oleh BPS. Gus Ipul menekankan bahwa pemutakhiran data tersebut sangat penting guna menghindari kesalahan dalam pemberian bantuan, seperti inclusion error (penerima yang tidak berhak) maupun exclusion error (penerima yang berhak tidak mendapatkan bantuan).

Seiring pemutakhiran data, Kemensos berhasil mengidentifikasi dan menghentikan bansos bagi 55 ribu penerima yang masuk kategori anomali, yakni mereka yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lainnya. Masih terdapat sekitar 44 ribu penerima anomali yang sedang diproses agar tidak lagi menerima bantuan.

Mengatasi Bansos Anomali demi Keadilan Sosial

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperlihatkan adanya indikasi penerimaan bansos oleh pegawai BUMN sebanyak 27.932 orang yang sebenarnya tidak berhak. Selain ASN dan BUMN, penerima bansos anomali juga terdiri dari anggota TNI/Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif, serta pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kemensos bersama BPS dan berbagai lembaga terkait bekerja keras untuk menertibkan hal ini agar penyaluran bansos benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Sinergi antar instansi menjadi faktor krusial dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, yang menekankan pentingnya akurasi data, interoperabilitas sistem, pembaruan rutin data, serta kolaborasi antar kementerian dan lembaga.

Mendorong Efisiensi dan Akuntabilitas dalam Program Bansos

Upaya percepatan pembukaan rekening kolektif sekaligus pemutakhiran data penerima bansos tidak hanya bertujuan agar bantuan tepat sasaran, tetapi juga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana sosial. Dengan data yang akurat dan proses yang lebih cepat, diharapkan program bansos dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu tanpa membebani anggaran dengan pemborosan.

Pendekatan ini juga menjadi jawaban atas berbagai kritik sebelumnya terkait penyaluran bansos yang tidak merata atau disalahgunakan oleh oknum tertentu. Kini, dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi, harapan besar diletakkan agar bantuan sosial bisa lebih tepat guna dan memberi dampak positif yang nyata.

Menuju Penyaluran Bansos yang Lebih Optimal dan Tepat Waktu

Dengan adanya percepatan pembukaan rekening kolektif melalui kerja sama antara Kemensos dan Himbara, serta pemutakhiran data DTSEN yang kontinu oleh BPS, pemerintah semakin memperkuat fondasi penyaluran bansos yang efektif. Proses yang lebih cepat dan tepat sasaran ini diyakini mampu menjangkau lebih banyak keluarga penerima manfaat yang memang membutuhkan dukungan.

Ke depan, langkah-langkah ini akan terus dikembangkan agar penyaluran bansos tidak hanya efisien, tetapi juga mampu mengikuti dinamika sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang selalu berubah. Dengan demikian, bantuan pemerintah dapat berperan optimal dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.