JAKARTA - Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengelola potensi Logam Tanah Jarang (LTJ) di wilayah Mamuju tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan investasi semata, melainkan juga menekankan pentingnya partisipasi publik. Langkah ini mencerminkan komitmen kuat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar untuk mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Kementerian Transmigrasi terhadap potensi LTJ di Kabupaten Mamuju. Menurutnya, perhatian ini menjadi momentum penting bagi Sulawesi Barat untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam mengelola sumber daya strategis tersebut dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“LTJ adalah mineral masa depan, dan pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati, akuntabel, serta berkelanjutan,” ujar Bujaeramy dalam forum internal bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.
Penegasan tersebut bukan hanya retorika. Dinas ESDM Sulbar telah melaksanakan serangkaian langkah konkret sebagai bentuk komitmen. Salah satunya adalah penguatan kelembagaan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian, dan fasilitasi terhadap kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi mineral strategis seperti LTJ.
Dua wilayah di Kabupaten Mamuju, yaitu Blok Takandeang dan Blok Botteng, menjadi sorotan utama karena telah diidentifikasi memiliki kadar LTJ tinggi. Berdasarkan data dari Badan Geologi Kementerian ESDM, kandungan LTJ di kedua blok tersebut bahkan mencapai ribuan part per million (ppm). Fakta ini menunjukkan bahwa Sulawesi Barat menyimpan kekayaan mineral yang sangat potensial untuk dikembangkan secara nasional.
Namun, dalam pandangan Bujaeramy, potensi besar ini harus diiringi dengan peningkatan literasi publik dan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan. “Kami tidak hanya ingin menggali, tetapi juga memahami, menjaga, dan memastikan bahwa setiap langkah memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai dasar pengelolaan yang kredibel, Dinas ESDM Sulbar saat ini tengah menyusun peta potensi geologi terbaru dan membangun basis data ilmiah untuk mendukung pengusulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) LTJ pertama di Indonesia. Proses ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan dengan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga riset internasional seperti Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM).
Kerja sama internasional tersebut bertujuan untuk memperkuat kualitas riset, metodologi eksplorasi, serta validitas data geologi yang digunakan sebagai referensi pengambilan kebijakan. Dengan pendekatan ilmiah dan sinergis, Pemprov Sulbar berupaya memastikan bahwa setiap keputusan terkait pengelolaan LTJ memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Dinas ESDM Sulbar juga aktif dalam menyosialisasikan berbagai aspek terkait LTJ kepada masyarakat. Forum-forum edukasi publik digelar untuk menjelaskan potensi, tantangan, serta dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk preventif terhadap resistensi sosial yang sering muncul akibat minimnya informasi.
“Transparansi tanpa partisipasi adalah ilusi. Masyarakat harus menjadi bagian dari tata kelola, bukan hanya menjadi penonton,” tegas Bujaeramy. Pandangan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi harus diiringi dengan ruang dialog dan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap proses.
Menindaklanjuti perhatian pemerintah pusat, Dinas ESDM Sulbar mendukung rencana pengiriman tim ekspedisi untuk melakukan verifikasi lapangan. Tim ini akan mengintegrasikan potensi LTJ dengan roadmap pengembangan kawasan transmigrasi, termasuk kesiapan infrastruktur dasar, akses energi, serta kualitas dan jumlah tenaga kerja lokal.
Seluruh langkah yang diambil oleh pemerintah daerah tidak terlepas dari arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam Misi Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. Salah satu pilar utama dari misi tersebut adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan menempatkan pengelolaan potensi lokal sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan merata.
Dengan visi ini, Sulawesi Barat tidak hanya ingin menjadi pelaku pertambangan biasa, tetapi juga pionir dalam model tata kelola LTJ yang mampu menjawab tantangan masa depan. Dinas ESDM Sulbar meyakini bahwa jika pengelolaan dilakukan secara bijak dan kolaboratif, Mamuju dapat menjadi contoh nasional dalam eksplorasi dan pemanfaatan mineral strategis secara bertanggung jawab.
“Sulawesi Barat harus menjadi contoh bahwa kekayaan alam bisa dikelola dengan baik dan mendatangkan manfaat yang besar kepada masyarakat,” tutup Bujaeramy dengan optimisme tinggi.
Melalui pendekatan partisipatif, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi ilmiah, Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk menjadikan logam tanah jarang bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan aset strategis bagi masa depan yang lebih adil, hijau, dan berkelanjutan.