JAKARTA - Fenomena cuaca ekstrem yang kembali melanda perairan selatan Nusa Tenggara Timur mengungkap kenyataan pahit yang selama ini dirasakan masyarakat pesisir. Tiga desa di Kabupaten Ende, yakni Desa Nila, Desa Wolokota, dan Desa Kekasewa, kini terisolasi total setelah transportasi laut satu-satunya akses menuju ibu kota kabupaten tidak dapat digunakan akibat gelombang laut tinggi.
Selama ini, masyarakat di ketiga desa tersebut sangat bergantung pada perahu motor sebagai moda transportasi utama. Saat kondisi laut tidak bersahabat, aktivitas harian warga lumpuh: anak-anak tidak bisa pergi sekolah, pedagang tidak bisa ke pasar, dan pasien tak mampu mengakses layanan kesehatan. Situasi ini memperlihatkan betapa rentannya akses kehidupan di wilayah terpencil ketika infrastruktur dasar tidak memadai.
“Kalau kondisi begini, itu setengah mati itu, apalagi kalau sedang sakit,” ungkap Titus Tuka, tokoh masyarakat Desa Kekasewa, yang merasa prihatin dengan keadaan yang terus berulang tiap musim buruk datang.
Kejadian seperti ini bukan kali pertama. Setiap kali musim angin kencang atau gelombang tinggi melanda perairan Ende, warga pesisir nyaris lumpuh total dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Meski menyadari bahwa fenomena alam seperti ini sulit dihindari, masyarakat tetap berharap adanya solusi jangka panjang dari pemerintah. Hal ini bukan hanya soal adaptasi terhadap cuaca, tetapi juga soal keadilan akses dan pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal.
Harapan warga sederhana namun mendesak. Mereka ingin pemerintah membangun dermaga rakyat yang kokoh dan layak pakai, agar aktivitas transportasi laut dapat tetap berlangsung meski cuaca tidak ideal. Tak hanya itu, masyarakat juga menuntut adanya akses jalan darat sebagai alternatif yang lebih aman ketika laut sedang tidak bersahabat.
“Harapan kami supaya pemerintah perjuangkan dermaga rakyat pakai dana desa,” ujar seorang warga yang enggan menyebutkan namanya. Pernyataan itu mewakili suara kolektif komunitas yang selama ini merasa terabaikan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur daerah.
Kondisi geografis wilayah pesisir Ende memang menyulitkan pembangunan. Namun, tanpa adanya investasi jangka panjang dari pemerintah daerah maupun pusat, ketiga desa tersebut akan terus terjebak dalam siklus keterisolasian setiap kali musim cuaca buruk datang. Hal ini bukan hanya berdampak pada aktivitas ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan imbauan resmi agar masyarakat pesisir tetap waspada terhadap kondisi gelombang tinggi. Dalam rilis resminya, BMKG memperkirakan bahwa cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Warga pun diminta untuk tidak memaksakan perjalanan laut dan selalu mengutamakan keselamatan.
Namun imbauan ini, betapapun penting, tidak cukup bagi masyarakat yang tidak memiliki pilihan transportasi lain. Ketika satu-satunya moda transportasi terputus, masyarakat pun tidak punya alternatif selain menunggu cuaca kembali bersahabat sebuah pilihan yang tidak selalu memungkinkan, terlebih dalam kondisi darurat kesehatan atau kebutuhan logistik mendesak.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kasus ini memperlihatkan urgensi pembangunan infrastruktur dasar di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Pemerintah daerah maupun pusat perlu melihat kejadian di Ende ini sebagai alarm untuk meninjau ulang peta ketahanan wilayah pesisir terhadap cuaca ekstrem, sekaligus mempercepat pembangunan akses transportasi alternatif yang tidak bergantung pada kondisi laut semata.
Dermaga rakyat dan akses jalan darat bukan sekadar proyek fisik, tetapi simbol komitmen negara dalam memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang terabaikan dari jangkauan layanan dasar dan mobilitas. Infrastruktur seperti itu menjadi jembatan harapan bagi ribuan warga di desa terpencil, terutama ketika perubahan iklim memperbesar risiko bencana hidrometeorologi di masa depan.
Lebih dari sekadar menunggu bantuan logistik saat cuaca buruk datang, masyarakat kini menuntut keterlibatan aktif pemerintah dalam menyusun solusi struktural. Hal ini dapat dimulai dari pendataan desa-desa rawan isolasi, perencanaan pembangunan dermaga adaptif terhadap gelombang ekstrem, hingga penyusunan rute jalan alternatif yang menghubungkan desa ke pusat pemerintahan atau fasilitas penting lainnya.
Di sisi lain, pemerintah juga dapat melibatkan komunitas lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat desa sebagai pelaksana pembangunan berbasis padat karya, misalnya, akan mempercepat penyelesaian masalah sekaligus meningkatkan kepemilikan sosial terhadap infrastruktur yang dibangun.
Warga di Desa Nila, Wolokota, dan Kekasewa tidak meminta sesuatu yang muluk. Mereka hanya ingin agar anak-anak bisa bersekolah tanpa was-was tertahan gelombang, agar hasil bumi mereka bisa sampai ke pasar, dan agar nyawa tidak melayang hanya karena tidak bisa menjangkau layanan medis saat dibutuhkan.
Situasi yang dihadapi ketiga desa di pesisir Ende seharusnya menjadi cermin untuk melihat lebih luas tantangan ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, transportasi laut memang vital, tetapi ketergantungan tanpa cadangan akses yang memadai hanya akan menambah kerentanan warga terhadap cuaca ekstrem dan bencana alam.
Untuk itu, desakan warga agar dibangun dermaga dan akses darat harus dijawab dengan langkah konkret, bukan sekadar janji. Jika tidak, maka keterisolasian yang terjadi saat ini akan terus menjadi kisah berulang di tahun-tahun mendatang.