JAKARTA - Pemerintah memastikan penerimaan negara tetap terjaga meski kebijakan baru mengalihkan seluruh dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Danantara telah resmi diterapkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengamankan pendapatan negara, salah satunya dengan mencari sumber penerimaan baru untuk pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Kebijakan ini menjadi sorotan karena selama ini dividen BUMN berkontribusi signifikan bagi penerimaan negara, yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 80 triliun. Namun, dengan adanya keputusan pengalihan dividen ke Danantara, pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan hingga nominal tersebut. Untuk itu, pemerintah berupaya keras menutup potensi selisih penerimaan dengan cara menggali sumber baru.
“Dengan beberapa mesure kita akan kurangi, mitigasi, sehingga perbedaannya hanya sekitar Rp 40 triliun, artinya PNBP mencari tambahan penerimaan baru sebesar Rp 40 triliun,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta.
Menurut Sri Mulyani, tambahan penerimaan dari sumber baru ini akan membantu menekan selisih penerimaan negara yang berkurang akibat kebijakan baru dividen BUMN. Ia memperkirakan, dengan langkah-langkah mitigasi tersebut, target penerimaan PNBP hingga akhir tahun masih bisa dikejar meski tak sepenuhnya terpenuhi.
Secara rinci, ia menyebutkan target awal penerimaan PNBP pada 2025 dipatok sebesar Rp 513,6 triliun. Namun, dengan adanya perubahan kebijakan yang menyebabkan dividen BUMN senilai Rp 80 triliun dialihkan ke Danantara, penerimaan PNBP berpotensi hanya mencapai Rp 477,2 triliun. Angka ini menunjukkan adanya tekanan penerimaan sekitar Rp 36,4 triliun dari target awal.
“Jadi untuk PNBP dari target Rp 513,6 triliun mungkin hanya tercapai Rp 477,2 triliun, ini karena Rp 80 triliun dividen APBN di awal diserahkan ke Danantara,” jelas Sri Mulyani.
Pemerintah menyadari pengalihan dividen BUMN ke Danantara memiliki konsekuensi pada postur APBN 2025. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menegaskan, upaya mencari sumber penerimaan baru bukan hanya untuk menambal kekurangan sementara, melainkan juga untuk menjaga stabilitas keuangan negara secara jangka menengah.
Langkah-langkah mitigasi yang disiapkan, lanjut Sri Mulyani, dilakukan dengan mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor-sektor lain di luar dividen BUMN. Namun, ia tidak merinci secara detail sektor apa saja yang disasar sebagai sumber penerimaan baru, hanya memastikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan strategi intensif agar penerimaan negara tidak mengalami penurunan yang signifikan.
Langkah strategis tersebut sangat penting mengingat penerimaan negara dari PNBP memiliki peranan vital dalam mendukung belanja negara, termasuk pembiayaan pembangunan dan program prioritas nasional. Kinerja penerimaan PNBP yang lemah bisa berdampak langsung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga kesinambungan berbagai program.
Kebijakan pengalihan dividen BUMN ke Danantara sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat Dana Abadi Nusantara (Danantara) sebagai instrumen investasi jangka panjang, yang diharapkan memberikan hasil lebih optimal dalam mendukung pembangunan. Danantara akan dikelola layaknya sovereign wealth fund untuk meningkatkan nilai ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada penerimaan rutin dari dividen.
Di sisi lain, pemerintah memahami bahwa di tahun pertama kebijakan ini berjalan, APBN perlu menyesuaikan diri. Oleh sebab itu, strategi menambah sumber penerimaan baru menjadi krusial agar tidak terjadi kekosongan penerimaan yang bisa mengganggu keseimbangan fiskal.
Dengan demikian, meski potensi kehilangan penerimaan negara akibat kebijakan ini diperkirakan mencapai Rp 80 triliun, upaya mitigasi pemerintah yang menargetkan tambahan penerimaan sebesar setengahnya, atau sekitar Rp 40 triliun, menjadi langkah nyata menekan potensi risiko bagi APBN.
Optimisme pemerintah ini juga tercermin dari keyakinan Sri Mulyani bahwa tekanan penerimaan yang terjadi masih dalam batas yang dapat dikendalikan, apalagi jika sumber penerimaan baru bisa direalisasikan secara maksimal pada paruh kedua 2025.
Pemerintah juga berupaya memastikan belanja negara tidak terganggu dengan melakukan penyesuaian belanja yang lebih efisien serta menjaga kualitas pengeluaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan hasil optimal bagi pembangunan.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga kredibilitas fiskal di tengah kebijakan baru yang bisa mempengaruhi penerimaan negara secara langsung.
Dengan strategi yang telah disusun dan langkah mitigasi yang diambil, pemerintah optimis bahwa penerimaan PNBP masih bisa mendekati target awal meski kebijakan pengalihan dividen BUMN ke Danantara telah mengubah aliran pendapatan negara.