JAKARTA – Di tengah derasnya badai ketidakpastian global yang memengaruhi perekonomian banyak negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi tumpuan utama pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan APBN memainkan peran penting bukan hanya sebagai alat belanja negara, tetapi juga sebagai instrumen penyangga (shock absorber) saat kondisi global bergerak tak menentu.
Menurut Sri Mulyani, berbagai tantangan global seperti pelemahan ekonomi dunia, perang dagang, hingga konflik geopolitik yang meluas, menuntut APBN tetap mampu menjalankan tiga fungsinya. “APBN di dalam suasana yang sangat tidak pasti ini terus harus siap menjadi instrumen yang mampu melakukan tiga fungsi sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara sebagai stabilizer atau shock absorber, fungsi alokasi, dan distribusi,” ujar Menkeu, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 3 Juli 2025.
Di paruh pertama tahun ini, penerimaan negara yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp1.210,19 triliun. Kinerja ini menghadapi tantangan akibat tren harga komoditas yang menurun dipengaruhi gejolak ekonomi dan ketegangan geopolitik. Namun demikian, Menkeu melihat sinyal positif mulai muncul, terutama dari penerimaan pajak. “Juni sudah mulai positif growth, bahkan double digit di 10,9 persen. Ini memberi harapan bahwa di semester II kita bisa berharap untuk stabilisasi dari penerimaan pajak karena penerimaan pajak adalah backbone dari penerimaan negara,” jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, pemerintah telah merealisasikan belanja negara sebesar Rp1.407,1 triliun hingga akhir Juni 2025. Angka ini mencakup pelaksanaan dua paket stimulus fiskal yang dirancang untuk menjaga daya beli dan menggerakkan konsumsi masyarakat, di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda.
Paket stimulus pertama yang dirilis pada triwulan I/2025 bernilai Rp33 triliun. Stimulus ini disalurkan dalam berbagai bentuk program seperti diskon tarif listrik, serta perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5 persen bagi pelaku UMKM. Pada triwulan II/2025, pemerintah meluncurkan paket stimulus kedua senilai Rp24,4 triliun yang mencakup program diskon tiket kereta api, diskon tarif tol, hingga bantuan subsidi upah.
Tidak hanya itu, pemerintah juga mulai merealisasikan program-program prioritas nasional di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah terealisasi Rp5 triliun. Sementara program ketahanan pangan telah mencapai realisasi Rp47,3 triliun, anggaran pendidikan menyerap Rp259,3 triliun, dan sektor kesehatan mendapatkan realisasi Rp78,6 triliun.
Untuk semester kedua 2025, pemerintah memproyeksikan perekonomian nasional tetap tumbuh di kisaran 4,7–5,0 persen, dengan inflasi yang diperkirakan terkendali pada angka 2,2–2,6 persen. Meski ketidakpastian global masih membayangi, pemerintah optimis target penerimaan negara 2025 dapat tercapai hingga 95,4 persen dari target atau sebesar Rp2.865,5 triliun. Berbagai langkah optimalisasi penerimaan negara pun terus dijalankan agar kinerja APBN tetap kuat.
Menkeu pun menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dengan APBN yang sehat, pemerintah memiliki ruang untuk tetap melindungi masyarakat dari gejolak ekonomi serta mendukung kelanjutan program prioritas nasional.
“APBN 2025 luar biasa dinamis dalam pelaksanaannya. Tapi kami akan berusaha untuk menstabilkan dan bekerja keras agar APBN tetap terjaga sehat dan kredibel,” tegas Sri Mulyani.
Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, APBN bukan hanya sekadar rencana pendapatan dan belanja pemerintah. Di tengah kondisi global yang penuh gejolak, peran APBN semakin strategis untuk menahan efek negatif terhadap perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara yang menempatkan APBN sebagai alat untuk menjaga stabilitas dan mendistribusikan kesejahteraan secara adil ke seluruh lapisan masyarakat.
Sinyal pemulihan juga terlihat pada tren penerimaan pajak, yang diharapkan bisa menopang belanja negara di paruh kedua tahun ini. Ketika penerimaan pajak stabil, ruang fiskal pemerintah untuk mendanai berbagai program prioritas semakin terbuka. Ini menjadi penting mengingat beberapa program pemerintah seperti MBG, ketahanan pangan, pendidikan, hingga kesehatan, merupakan program yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pemerintah pun terus memonitor dinamika global agar setiap kebijakan fiskal yang diambil bisa responsif dan adaptif. Kehati-hatian pengelolaan APBN menjadi kunci agar defisit dan rasio utang tetap terkendali, sehingga perekonomian nasional dapat tumbuh berkelanjutan tanpa menimbulkan beban fiskal di masa depan.
Di satu sisi, berbagai tantangan global seperti ketidakpastian suku bunga negara maju, fluktuasi harga komoditas, dan risiko geopolitik di kawasan tertentu dapat memberikan tekanan pada perekonomian dalam negeri. Namun pemerintah menegaskan APBN 2025 dirancang untuk cukup fleksibel dalam menghadapi dinamika tersebut, dengan tetap mengutamakan keberlanjutan fiskal dan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Dengan berbagai langkah antisipasi tersebut, APBN diharapkan tidak hanya menjadi penopang stabilitas ekonomi, tetapi juga motor penggerak transformasi pembangunan nasional, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata.