JAKARTA - Dalam upaya memperkuat penerimaan daerah dan menegaskan peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi lokal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengeluarkan kebijakan strategis yang mewajibkan seluruh kendaraan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk menggunakan pelat nomor kendaraan dengan kode wilayah Riau, yaitu pelat BM.
Langkah ini dianggap sebagai instrumen penting dalam mengoptimalkan kontribusi sektor swasta terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak kendaraan bermotor. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut sudah disosialisasikan ke seluruh perusahaan di Riau dengan disertai tenggat waktu untuk pelaksanaan secara menyeluruh.
Langkah Tegas untuk Kepentingan Daerah
Kebijakan ini tidak muncul begitu saja, melainkan didasari pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat basis ekonomi daerah yang selama ini belum optimal menyentuh aspek kontribusi dari sektor korporasi, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban pajak kendaraan.
Dalam keterangannya, Gubernur Abdul Wahid menekankan bahwa pemerintah provinsi telah menyampaikan imbauan dan sosialisasi kepada seluruh perusahaan agar kendaraan operasional yang digunakan di Provinsi Riau wajib berpelat BM. Menurutnya, penggunaan pelat daerah lain oleh kendaraan operasional perusahaan yang beroperasi di Riau selama ini mengakibatkan potensi penerimaan daerah bocor ke provinsi lain.
“Sudah kami sosialisasikan kepada seluruh perusahaan yang memiliki kendaraan operasional di Riau, mereka diberi tenggat waktu untuk melakukan penyesuaian. Ini demi kepentingan daerah, agar ada kontribusi nyata melalui pajak kendaraan bermotor untuk Riau,” ujar Wahid.
Kontribusi Nyata Sektor Swasta Didorong Lebih Optimal
Seiring dengan pesatnya aktivitas sektor industri, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan di Provinsi Riau, keberadaan kendaraan operasional perusahaan menjadi tulang punggung dalam mendukung aktivitas produksi dan distribusi. Namun ironisnya, tidak sedikit kendaraan tersebut masih menggunakan pelat dari provinsi lain, yang berarti pembayaran pajaknya tidak masuk ke kas daerah Riau.
Kondisi ini mendorong Pemprov untuk menegakkan aturan tegas sebagai bentuk penguatan sinergi antara sektor swasta dan pemerintah daerah. Dalam banyak kesempatan, Gubernur Wahid kerap menyampaikan pentingnya kesadaran kolektif sektor swasta untuk turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tidak semata mengejar profit.
“Riau punya potensi besar. Tapi kita tidak bisa terus-menerus melihat PAD stagnan karena kendaraan yang beroperasi justru bayar pajaknya ke luar daerah. Maka, ini soal keadilan fiskal dan tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Sosialisasi dan Tenggat Waktu Telah Diberikan
Dalam pelaksanaan kebijakan ini, Pemprov Riau tidak serta merta menerapkannya secara represif. Sosialisasi telah dilakukan secara menyeluruh melalui Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Riau untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.
Pemerintah memberikan waktu kepada perusahaan untuk melakukan penyesuaian administratif dan legal terhadap kepemilikan kendaraan mereka agar bisa mengganti pelat luar daerah menjadi pelat BM. Proses ini dinilai cukup memberikan ruang kepada perusahaan untuk menyesuaikan sistem internal mereka.
“Kami tidak serta-merta menindak. Ada proses edukasi, ada proses koordinasi. Tapi kami harap perusahaan patuh. Karena ini akan terus diawasi,” ungkap salah satu pejabat di Bapenda Riau yang enggan disebutkan namanya.
Respons Dunia Usaha: Mendukung dengan Catatan
Meskipun beberapa perusahaan besar telah menyatakan dukungan terhadap kebijakan ini, sebagian lainnya meminta waktu tambahan dengan alasan administrasi dan teknis pengurusan yang memerlukan koordinasi lintas provinsi dan pusat. Namun secara umum, pelaku usaha menyatakan siap mematuhi aturan pemerintah daerah selama prosesnya berjalan transparan dan tidak mengganggu operasional.
Perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau menyampaikan bahwa sektor swasta mendukung langkah Pemprov Riau, dengan catatan agar pemerintah juga bisa memberikan insentif bagi perusahaan yang taat aturan. “Kami mendukung, karena memang ini bagian dari kewajiban. Tapi tentu kami juga berharap adanya insentif fiskal atau kemudahan lain bagi perusahaan yang patuh,” ujar salah satu pengurus Apindo Riau.
Pengawasan dan Sanksi Akan Diterapkan
Sebagai bentuk konsistensi terhadap kebijakan ini, Gubernur Wahid menyebutkan bahwa setelah masa sosialisasi selesai, pihaknya akan menerapkan mekanisme pengawasan dan penindakan secara berkala. Pemprov akan menggandeng aparat kepolisian serta melakukan evaluasi secara sistematis terhadap kepatuhan perusahaan.
“Sanksi administratif hingga penindakan di lapangan akan kami terapkan jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan, perusahaan tidak mengindahkan aturan ini,” kata Wahid.
Ia juga menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk memberatkan sektor swasta, melainkan sebagai bentuk penegakan keadilan fiskal demi kemajuan daerah. Pemerintah, katanya, justru tengah menyiapkan mekanisme insentif bagi perusahaan-perusahaan yang taat dan memberikan kontribusi nyata kepada PAD.
Menuju Tata Kelola Ekonomi Daerah yang Adil dan Berkelanjutan
Kebijakan pelat BM wajib bagi kendaraan perusahaan di Riau menjadi simbol keberanian pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak fiskal yang selama ini terabaikan. Di tengah tantangan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah, langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.
Kini, tantangan ke depan ada pada implementasi dan keberanian untuk konsisten dalam penegakan aturan. Jika semua pihak—baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat—bisa berjalan seiring, maka Riau bukan hanya menjadi pusat ekonomi regional, tapi juga menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan daerah yang kuat dan berkeadilan.