JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merancang skema subsidi listrik yang ambisius untuk tahun 2026. Dengan usulan anggaran mencapai Rp 97,37 triliun hingga Rp 104,97 triliun, pemerintah berupaya memastikan akses listrik tetap terjangkau terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari strategi mendorong transisi energi yang efisien dan berkeadilan sosial.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, mengungkapkan bahwa target subsidi listrik ini akan menyasar 44,88 juta pelanggan rumah tangga dengan prioritas daya rendah, yakni 450 volt-ampere (VA) dan 900 VA. Tidak hanya itu, sektor bisnis kecil, industri kecil, serta institusi sosial juga masuk dalam cakupan penerima subsidi. "Ini untuk mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fisikal, dan lingkungan," ujar Jisman.
Langkah ini bukan hanya terkait dengan aspek sosial ekonomi, tapi juga berupaya menjaga keberlangsungan sistem ketenagalistrikan nasional. Subsidi yang diberikan merupakan selisih antara biaya pokok penyediaan (BPP) listrik dan tarif yang dibebankan kepada masyarakat. Karenanya, pengelolaan biaya ini menjadi fokus utama agar subsidi tetap efektif tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Jisman menjelaskan sejumlah parameter makro ekonomi yang digunakan sebagai dasar perhitungan anggaran subsidi listrik tahun depan. Di antaranya adalah nilai tukar rupiah yang diasumsikan berada pada kisaran Rp 16.500 sampai Rp 16.900 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) yang diproyeksikan antara US$ 60 sampai US$ 80 per barel, serta inflasi yang diperkirakan mencapai 1,5 hingga 3,5 persen. Variabel-variabel ini sangat menentukan beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah.
Selain menjaga nilai tukar dan harga komoditas agar stabil, Kementerian ESDM juga berupaya mengendalikan beban subsidi dengan berbagai kebijakan teknis. Salah satunya adalah pengelolaan efisiensi biaya pokok penyediaan listrik. Pemerintah telah menetapkan roadmap spesifik konsumsi bahan bakar (specific fuel consumption) dan aturan pengecualian untuk pembangkit listrik, guna memastikan operasi pembangkit berlangsung secara efisien dan terawat dengan baik.
Lebih jauh, pemerintah juga mendorong penerapan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang ditetapkan sebesar US$ 7 per million British thermal units (MMBtu). Selain itu, ada regulasi tentang harga tertinggi pembelian listrik dari Independent Power Producer (IPP) serta peta jalan pengurangan kehilangan atau susut listrik saat penyaluran, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal). Wilayah ini selama ini menghadapi tantangan teknis yang menyebabkan biaya distribusi listrik menjadi tinggi.
Tidak kalah penting adalah kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara yang menetapkan harga sebesar US$ 70 per ton sebagai upaya menekan biaya bahan bakar pembangkit. Berbagai kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya operasional dan memastikan subsidi listrik tepat sasaran.
Menurut data Kementerian ESDM, sebagian besar subsidi listrik yang disalurkan memang diperuntukkan bagi sektor rumah tangga. Pada 2024, terdapat 24,75 juta pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA dan 10,49 juta pelanggan berdaya 900 VA yang masuk kategori kurang mampu. Dari total 85,4 juta pelanggan rumah tangga di seluruh Indonesia, kelompok ini menjadi penerima subsidi utama.
Proporsi subsidi listrik untuk sektor rumah tangga ini cukup signifikan, yakni mencapai 67,49 persen dari total subsidi pada 2024 dan diperkirakan akan menurun sedikit menjadi 64,41 persen pada 2025. Pada tahun 2024, realisasi subsidi listrik mencapai Rp 77,05 triliun, angka yang cukup besar dan menandakan pentingnya peran subsidi dalam menjaga daya beli masyarakat terhadap listrik.
Jisman menegaskan bahwa langkah subsidi yang diusulkan tidak hanya untuk meringankan beban masyarakat miskin, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan energi yang adil dan berkelanjutan. "Subsidi ini merupakan instrumen penting dalam mendorong transisi energi yang efisien sekaligus memperhatikan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan subsidi listrik ini berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan atau ketergantungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, pemerintah terus memantau dan menyesuaikan kebijakan agar beban subsidi tetap terkendali tanpa mengorbankan akses energi bagi kelompok rentan.
Selain aspek sosial, Kementerian ESDM juga memperhatikan faktor lingkungan dalam strategi subsidi ini. Dengan dorongan transisi energi menuju sumber yang lebih bersih dan terbarukan, subsidi diharapkan bisa membantu menggeser konsumsi energi dari sumber fosil yang mahal dan tidak ramah lingkungan ke energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Rencana subsidi yang cukup besar ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem ketenagalistrikan nasional. Dengan semakin banyaknya pelanggan listrik yang masuk ke dalam kategori subsidi, serta tekanan dari kondisi ekonomi makro, pengelolaan subsidi menjadi tantangan strategis yang harus dijawab dengan tepat.
Di sisi lain, kebijakan subsidi ini juga berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya yang masih termasuk wilayah 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan akses energi. Dengan subsidi listrik yang memadai, diharapkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah tersebut dapat lebih berkembang.
Secara keseluruhan, usulan anggaran subsidi listrik Rp 97,37-Rp 104,97 triliun ini menjadi cermin perhatian pemerintah terhadap aspek kemanusiaan, ekonomi, dan lingkungan dalam mengelola sektor energi. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa listrik tetap menjadi kebutuhan dasar yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sambil mendukung tujuan jangka panjang transisi energi nasional.