JAKARTA — Akses terhadap pembiayaan perumahan masih menjadi tantangan besar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, program Pra Kredit Pemilikan Rumah (Pra KPR) kini hadir sebagai solusi konkret untuk membuka jalan kepemilikan rumah bagi kelompok berpenghasilan tidak tetap.
Sebagaimana diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 60 persen angkatan kerja di Indonesia bekerja di sektor informal, tanpa penghasilan tetap maupun kontrak kerja formal. Kondisi ini menyulitkan mereka untuk mendapatkan akses KPR dari lembaga keuangan konvensional, meskipun memiliki kemampuan membayar.
“Program Pra KPR ini adalah upaya MilikiRumah membantu pemerintah dalam mencapai target Tiga Juta Rumah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Marine Novita, President Director MilikiRumah, dalam keterangan tertanggal 25 Juni 2025.
Tantangan Pembiayaan dan Kolektibilitas
Menurut Marine, rendahnya akses pembiayaan tidak hanya terjadi karena tidak adanya penghasilan tetap, tetapi juga dipengaruhi oleh status kolektibilitas di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Banyak generasi muda, yang seharusnya masuk kategori produktif untuk memiliki rumah, justru memiliki catatan buruk akibat utang dari pinjaman daring (pindar).
Laporan Perfindo tahun 2024 mencatat bahwa sebanyak 14 juta pengguna aktif pinjaman daring, dengan 48 persen berasal dari kelompok usia 20-30 tahun. Mereka kerap terjebak pada pinjaman cepat tanpa literasi keuangan yang memadai, yang pada akhirnya mengurangi kelayakan kredit mereka di mata lembaga keuangan.
Skema Rent-to-Own: Sewa Sekaligus Siapkan Kepemilikan
Untuk menjawab tantangan tersebut, MilikiRumah memperkenalkan Program Pra KPR dengan skema Rent-to-Own (RTO), yakni model sewa dengan opsi kepemilikan. Dalam program ini, masyarakat bisa langsung menempati rumah dengan status penyewa, sembari menjalani proses untuk mendapatkan KPR secara bertahap.
Kedisiplinan membayar sewa tiap bulan menjadi indikator kelayakan kredit. Skema ini juga secara perlahan mengurangi plafon pembiayaan yang dibutuhkan dari bank, karena sebagian pembayaran sewa dihitung sebagai uang muka tidak langsung.
“Program ini cocok bagi pekerja freelance, agen properti, pelaku UMKM, hingga mereka yang penghasilannya berbasis komisi. Kami ingin mereka naik kelas, memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau,” jelas Marine.
Inovasi dari Sektor Swasta
MilikiRumah menilai keterlibatan swasta sangat penting dalam menjawab tantangan backlog perumahan nasional. Pemerintah memang telah meluncurkan berbagai program subsidi perumahan, namun sebagian besar masih menyasar kelompok dengan penghasilan tetap.
“Pemerintah perlu membuka ruang bagi solusi berbasis data dan partisipasi swasta, terutama yang menyasar sektor informal,” tutur Marine. Ia menyebut bahwa desain dan model rumah subsidi ke depan harus mempertimbangkan faktor keterjangkauan serta fleksibilitas pembiayaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.
Program Pra KPR tidak hanya mengakomodasi pekerja informal yang memiliki keterbatasan akses KPR, tetapi juga memberikan edukasi literasi keuangan terkait proses kepemilikan rumah.
Kolaborasi dengan Developer: Kota Cakra Jadi Proyek Awal
Sebagai implementasi awal, MilikiRumah telah menggandeng Badak Perkasa Group, pengembang properti di Kabupaten Tangerang, untuk mengembangkan Kota Cakra — sebuah kawasan hunian dengan konsep everyday resort yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas penunjang kehidupan modern.
Melalui kerja sama ini, MilikiRumah bertindak sebagai mitra strategis sekaligus penyertaan modal pada proyek pengembangan. Perumahan yang tersedia dalam skema Pra KPR bisa berupa unit siap huni (ready stock) maupun hunian indent yang dapat disewakan terlebih dahulu.
“Kami ingin menghadirkan perumahan yang bukan hanya layak, tetapi juga nyaman, sesuai kebutuhan generasi produktif saat ini,” ucap Marine. Ia menambahkan bahwa skema ini sangat memungkinkan untuk direplikasi di berbagai kota lain di Indonesia, khususnya di wilayah dengan tingkat backlog perumahan yang tinggi.
Kelebihan Program Pra KPR
Beberapa keuntungan dari program ini antara lain:
Langsung menempati rumah meski belum memperoleh KPR dari bank.
Kedisiplinan membayar sewa menjadi bukti kemampuan finansial.
Plafon kredit berkurang seiring waktu karena pembayaran sewa dihitung sebagai bagian dari cicilan.
Mendukung pekerja sektor informal yang selama ini terpinggirkan dari layanan keuangan formal.
Edukasi keuangan dan pendampingan selama proses untuk meningkatkan literasi dan kesiapan menjadi pemilik rumah.
Mendukung Visi Pemerintah: 3 Juta Rumah
Program ini juga menjadi bagian dari kontribusi sektor swasta dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan melibatkan pekerja sektor informal, maka program ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik hunian, tetapi juga membuka peluang inklusi keuangan di sektor properti.
Marine menyebut bahwa MilikiRumah akan terus memperluas jaringan mitra pengembang dan wilayah cakupan program Pra KPR. “Kami optimistis, program ini bisa membantu jutaan orang yang selama ini terhalang akses pembiayaan,” tegasnya.
Tantangan dan Harapan
Meskipun inovatif, tantangan tetap ada. Skema RTO masih belum sepenuhnya dikenal publik dan membutuhkan sosialisasi masif. Selain itu, dibutuhkan dukungan regulasi yang lebih adaptif agar lembaga keuangan dapat menerima rekam jejak pembayaran sewa sebagai bagian dari analisis kelayakan kredit.
Marine berharap, ke depan, lembaga keuangan maupun pemerintah dapat mengadopsi sistem penilaian kelayakan kredit yang lebih inklusif dan kontekstual, terutama bagi pekerja nonformal yang kerap tertinggal dalam layanan KPR.