JAKARTA - Ketua DPRD Riau Kaderismanto menanggapi dingin aksi penolakan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia terhadap kebijakan pajak air permukaan untuk pembangunan infrastruktur. Pihaknya menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang demi kepentingan masyarakat luas, terutama dalam memperbaiki kualitas infrastruktur di daerah yang selama ini menjadi keluhan utama warga. Meskipun ada gejolak dari kalangan petani, Kaderismanto menilai bahwa setiap regulasi baru memang memerlukan masa transisi dan pemahaman mendalam agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi.
Langkah Dialogis Menghadapi Penolakan Petani
Ketua DPRD Riau menyarankan agar semua pihak duduk bersama guna mencari titik temu terbaik bagi kemajuan sektor perkebunan di wilayah Provinsi Riau tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa pintu komunikasi selalu terbuka lebar bagi pengurus pusat maupun daerah dari Apkasindo untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung dan resmi. Langkah dialogis ini dianggap jauh lebih efektif dibandingkan sekadar melontarkan penolakan di ruang publik tanpa ada solusi konkret yang ditawarkan kepada pemerintah provinsi.
Kaderismanto menyebutkan bahwa pada Jumat 20 Februari 2026, koordinasi antar lembaga terus diperkuat guna memastikan kebijakan ini tepat sasaran dan berkeadilan bagi semua. Dirinya memahami kekhawatiran yang dirasakan oleh para petani sawit, namun ia menjamin bahwa aturan ini tidak akan memberatkan kelangsungan hidup para petani kecil. Diskusi terbuka diharapkan mampu membedah secara rinci mengenai teknis pelaksanaan pajak air permukaan agar tidak ada lagi keraguan yang menyelimuti para pelaku usaha.
Alokasi Pajak untuk Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
Kebijakan mengenai pajak air permukaan ini sebenarnya memiliki tujuan mulia yaitu untuk menambah pundi-pundi pendapatan daerah yang nantinya dikembalikan untuk rakyat kembali. Dana yang terkumpul dari sektor ini akan diprioritaskan untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di kawasan perkebunan yang selama ini menghambat proses distribusi hasil panen. Dengan infrastruktur yang baik, biaya logistik petani diharapkan bisa ditekan sehingga harga jual kelapa sawit di tingkat petani justru bisa semakin kompetitif.
Banyak jalan di pelosok Riau yang kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan sentuhan perbaikan segera agar aktivitas ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan sangat lancar setiap harinya. Kaderismanto menekankan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau secara keseluruhan, termasuk para petani yang tergabung dalam organisasi Apkasindo tersebut. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar program pembangunan daerah ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Meluruskan Persepsi Mengenai Pajak Air Permukaan
Munculnya penolakan ini disinyalir karena adanya persepsi yang kurang tepat mengenai besaran dan mekanisme pemungutan pajak yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah setempat. Pihak DPRD Riau menegaskan bahwa aturan ini sudah melalui kajian yang matang dan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi serta sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Tidak ada niat sedikitpun dari pemerintah maupun legislatif untuk menyengsarakan petani, justru regulasi ini dibuat untuk memperkuat struktur ekonomi daerah berbasis sumber daya alam.
Regulasi ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah untuk membiayai proyek-proyek strategis yang sangat menyentuh kepentingan hajat hidup orang banyak. Kaderismanto mengajak seluruh anggota Apkasindo untuk melihat kebijakan ini dari sudut pandang yang lebih luas demi kemajuan Provinsi Riau di masa depan yang gemilang. Edukasi mengenai manfaat pajak bagi pembangunan harus terus digalakkan agar masyarakat memahami bahwa setiap rupiah yang disetorkan akan kembali dalam bentuk fasilitas publik.
Harapan Terciptanya Harmonisasi Pemerintah dan Petani
DPRD Riau berharap agar dinamika ini segera berakhir dengan adanya kesepahaman antara pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan di sektor perkebunan kelapa sawit tersebut. Sinergi yang kuat antara pemerintah dan petani merupakan modal utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, mengingat sawit adalah komoditas unggulan yang menjadi tulang punggung Riau. Tanpa adanya kerjasama yang baik, target-target pembangunan yang telah disusun akan sulit tercapai secara maksimal dan justru akan merugikan semua pihak yang terlibat.
Pemerintah provinsi berkomitmen untuk tetap mendengarkan masukan konstruktif dari manapun asalnya, asalkan disampaikan melalui jalur yang tepat dan didasari oleh data-data yang sangat valid. Kaderismanto menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu bermuara pada kepentingan rakyat dan kemajuan daerah yang berjuluk Bumi Lancang Kuning. Diharapkan dalam waktu dekat akan ada pertemuan resmi antara DPRD Riau dan pihak Apkasindo untuk mengakhiri polemik ini secara damai dan penuh dengan kekeluargaan.