JAKARTA - Lamongan kembali menjadi sorotan dalam agenda ketahanan pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan memainkan peran krusial dalam mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan Menko Pangan saat meninjau langsung KDKMP di Desa Doyomulyo, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Selasa 27 Januari 2025. Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program prioritas nasional berjalan sesuai rencana, khususnya di wilayah Jawa Timur.
Arahan Presiden Fokus Ketahanan Pangan
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa dirinya mendapat mandat langsung dari Presiden untuk mengawal program prioritas, termasuk sektor pangan. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan, terlebih menjelang bulan puasa dan Lebaran.
“Saya diminta Presiden untuk memastikan program prioritas berjalan dengan baik di Jawa Timur. Dimana terkait soal pangan, mulai sawah, irigasi, hingga persediaan beras, telur, dan bahan pokok lainnya, apalagi menjelang puasa dan Lebaran. Tidak boleh ada kenaikan harga,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan program pangan nasional tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga pada sistem distribusi dan pengelolaan yang menjangkau hingga tingkat desa.
Cakupan Program MBG Terus Meluas
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis saat ini telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan jumlah penerima meningkat signifikan menjadi 82,9 juta orang.
Dengan skala sebesar itu, ia menilai program MBG memerlukan dukungan rantai pasok pangan yang kuat, berkelanjutan, dan terintegrasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Di sinilah peran KDKMP menjadi sangat strategis.
“MBG akan terkoneksi dengan KDKMP. Koperasi desa ini nantinya menyerap hasil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pertanian, dan perikanan, sekaligus menyuplai kebutuhan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) seperti beras, telur, dan produk UMKM,” jelasnya.
Peran Koperasi Desa dalam Rantai Pasok
KDKMP dirancang tidak hanya sebagai pusat distribusi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal. Melalui koperasi desa, hasil produksi petani, nelayan, dan pelaku UMKM dapat diserap secara langsung dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Menko Pangan menegaskan bahwa pemerintah akan mengatur harga pembelian agar tetap berpihak pada produsen. Sebagai contoh, harga gabah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram dan KDKMP tidak diperbolehkan membeli di bawah harga tersebut.
“Misalnya harga gabah Rp6.500 per kilogram, KDKMP tidak boleh membeli di bawah harga itu,” tegasnya.
Kebijakan serupa juga akan diterapkan pada sektor perikanan, termasuk penyediaan dukungan transportasi dan fasilitas penyimpanan seperti cold storage untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
Lamongan Jadi Contoh Percepatan KDKMP
Dalam peninjauan tersebut, Zulkifli Hasan mengapresiasi percepatan pembangunan KDKMP di Kabupaten Lamongan yang dinilai paling progresif di Jawa Timur. Daerah ini menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pembangunan KDKMP terbanyak.
Ia juga memberikan apresiasi atas keterlibatan aktif TNI, khususnya Babinsa, yang turut mendampingi proses pembangunan koperasi desa di berbagai lokasi.
Keterlibatan lintas sektor ini dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai target, mengingat KDKMP menjadi fondasi penting bagi program MBG ke depan.
Progres Pembangunan Capai Ratusan Titik
Sementara itu, Komandan Kodim 0812/Lamongan Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo mengungkapkan bahwa pembangunan KDKMP di Kabupaten Lamongan telah mencapai 301 titik. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 titik telah rampung 100 persen hingga akhir Januari 2026.
“Kendala utama adalah pengurukan lahan karena banyak lokasi berada di sawah dan tambak, namun bisa diatasi melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan para pemangku kepentingan,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi yang solid antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan di lapangan.
Target Daerah Tertinggi di Jawa Timur
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Lamongan, progres fisik pembangunan KDKMP pada awal 2026 telah mencapai sekitar 51–56 persen dari total target 474 titik. Capaian tersebut menjadikan Lamongan sebagai salah satu daerah dengan progres pembangunan KDKMP tertinggi di Jawa Timur.
Dengan perkembangan tersebut, pemerintah optimistis KDKMP dapat segera berfungsi optimal sebagai penopang utama Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus mendorong penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional.