JAKARTA - Upaya pemerintah mengurangi ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) terus diarahkan ke proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME). Meski proyek strategis ini belum juga masuk tahap konstruksi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa secara hitung-hitungan bisnis sudah ada perusahaan yang dinilai memenuhi kelayakan ekonomi untuk menggarapnya.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah mengantongi calon pelaku usaha yang dinilai cukup kuat dari sisi keekonomian proyek. Namun, realisasi pembangunan belum bisa dimulai karena masih ada sejumlah aspek teknis yang harus dipastikan matang.
"Saya beberapa kali sudah menyampaikan bahwa ada perusahaan yang sudah keekonomiannya oke begitu. Nah, memang belum kenapa kok sekarang belum running belum ini dan lain sebagainya ya memang ada beberapa pertimbangan terkait dengan cadangan, terkait dengan letak lokasi posisi geografisnya dimana perusahaan tersebut menginginkan untuk relatif dekat dengan kebutuhan logistik dia," ungkap Tri dalam acara Mining Zone.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kendala proyek DME saat ini bukan semata soal minat investor, melainkan lebih pada kesiapan menyeluruh proyek, mulai dari ketersediaan cadangan batu bara yang sesuai hingga lokasi fasilitas yang efisien secara logistik.
Tri menambahkan, pemerintah tidak ingin terburu-buru memulai proyek hanya demi seremoni. Menurutnya, tahap awal pembangunan harus benar-benar dilakukan ketika seluruh prasyarat teknis dan operasional sudah siap.
"Jangan sampai juga groundbreaking terus nanti tidak bisa jalan, tetapi betul-betul groundbreaking yang sudah bisa jalan dan nantinya harapan kita betul-betul bisa menggantikan posisi LPG supaya impor LPG kita bisa berkurang," kata Tri.
Proyek DME memang diposisikan sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk menekan beban impor energi, khususnya LPG yang selama ini sangat besar porsinya dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan industri kecil di dalam negeri.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi batu bara menjadi DME. Ia menyebut ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor sudah berada pada level yang mengkhawatirkan dari sisi ketahanan energi maupun beban devisa.
Menurut Bahlil, konsumsi LPG nasional saat ini mencapai sekitar 10 juta ton per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi dalam negeri masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
"Dari 10 juta ton, kapasitas produksi dalam negeri kita hanya 1,6 juta. Artinya kita itu impor 8,4 juta untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri berapa ratus triliun itu devisa kita keluar," kata Bahlil usai Konferensi Pers, di Kementerian ESDM.
Besarnya selisih antara konsumsi dan produksi domestik inilah yang membuat pemerintah harus mencari sumber substitusi LPG, salah satunya melalui pengembangan DME berbasis batu bara kalori rendah yang melimpah di dalam negeri.
Bahlil menjelaskan, membangun fasilitas produksi LPG dari sumber gas domestik bukan perkara mudah. Komposisi gas bumi Indonesia dinilai kurang ideal untuk langsung diolah menjadi LPG dalam skala besar.
"Sementara gas kita itu lebih banyak di C1, C2 Mau tidak mau harus ada substitusi impor Nah caranya adalah memanfaatkan batu bara low kalori untuk DME Itu bisa dipakai untuk mengganti LPG," ujarnya.
Kondisi tersebut membuat opsi DME menjadi semakin relevan. DME dinilai bisa digunakan sebagai bahan bakar substitusi LPG untuk kebutuhan rumah tangga, dengan penyesuaian tertentu pada infrastruktur dan peralatan.
Namun demikian, proyek ini tetap menuntut perencanaan yang sangat matang. Selain persoalan teknologi pengolahan batu bara menjadi DME, faktor lokasi pabrik yang dekat dengan sumber bahan baku sekaligus akses distribusi menjadi pertimbangan penting agar biaya logistik tidak membebani keekonomian proyek.
Pemerintah pun kini masih intensif berdiskusi dengan berbagai pihak guna memastikan seluruh aspek tersebut selaras sebelum proyek benar-benar dimulai. Harapannya, ketika tahap konstruksi dimulai, proyek dapat berjalan tanpa hambatan berarti dan segera memberi dampak nyata terhadap penurunan impor LPG.
Dengan kombinasi antara dukungan kebijakan, kesiapan investor, dan perhitungan teknis yang lebih presisi, proyek DME diharapkan tidak lagi sekadar wacana. Pemerintah menargetkan hilirisasi ini benar-benar menjadi bagian dari strategi besar kemandirian energi nasional, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya batu bara dalam negeri.